KEWENANGAN IZIN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN PASIR BESI (STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG)

ROSICHATI ROSYIDAH, S.H., 031414253088 (2016) KEWENANGAN IZIN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN PASIR BESI (STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
1. ABSTRAK.pdf

Download (231kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
2. TMK 56-16 Ros k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kewenangan pemberian izin penetapan wilayah pertambangan pasir besi merupakan salah satu contoh kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam bidang pertambangan. Kewenangan tersebut berasal dari Hak menguasai negara yang diatur dalam UUPA dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hak menguasai negara ini terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh negara, yang mana berdasar fungsi-fungsi tersebut kemudian negara dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya, termasuk dalam bidang pertambangan. Berdasar fungsi-fungsi dari itu juga yang kemudian menjadi awal terbentuknya Undang-Undang pertambangan. walaupun telah terbentuk Undang-Undang ini, namun masih banyak terjadi konflik pertambangan, yakni salah satunya adalah konflik pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang, yang menimbulkan korban jiwa. Permasalahan yang menjadi pembahasan adalah keabsahan dalam kewenangan pemberian izin penetapan wilayah pertambangan dan Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan pasir besi di kabupaten lumajang. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konsep (konseptual approach), dan studi kasus (case study). Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan dalam kewenangan pemberian izin penetapan wilayah pertambangan pasir besi di Lumajang tidak sesuai prosedur karena tidak berjalannya fungsi pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan perlindungan hukum bagi masyarakat Lumajang yang terkena dampak pertambangan adalah dilakukan perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perlindungan represif disini dilakukan karena dalam pertambangan pasir besi di Lumajang ini telah terjadi konflik pertambangan dan juga konflik pidana. Perlindungan preventif dilakukan pada masyarakat lokal dengan cara melakukan moratorium kegiatan pertambangan, termasuk reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.56/16 Ros k
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Izin, Pertambangan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K280-286 Sources of law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
ROSICHATI ROSYIDAH, S.H., 031414253088UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSRI WINARSI, Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 23 Jun 2016 12:15
Last Modified: 23 Jun 2016 12:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33242
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item