Raden Roro Theresia Tri Widorini (2015) Implikasi Yuridis Terhadap Moratorium Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (666kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (614kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (751kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB 2 KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU .pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB 3 AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN ATAS DITERBITKANNYA KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI.pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (842kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB 4 PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (653kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (667kB)

Abstract

Moratorium Remisi dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian efek jera terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena kewenangannya berada pada kekuasaan Yudikatif dalam hal Hakim menjatuhkan vonis di Pengadilan sedangkan Dirjen Pemasyarakatan berada dalam instansi Kemenkumham yang kekuasaan dibawah pemerintahan yang mempunyai kewenangannya menjalankan Undang-undang dan secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dengan kekuasaan Ekekutif. Hak-hak terhadap narapidana dilindungi dan diatur didalam KUHAP, Undang- Undang Dasar 1945, Undang-undang No.12 Tahun 1995, Undang -Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 dan Ketentuan didalam Konvensi Internasional didalam ICCPR. Implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penerapan kebijakan moratorium remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. yaitu timbulnya perlakuan diskrimnasi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan mengabaikan asas diperlakukan sama di muka hukum (equality before the law) dalam posisi apapun juga selama dalam status tersangka atau terdakwa dan atau terpidana yang berlaku dalam asas-asas didalam ketentuan hukum positif serta ratifikasi didalam ketentuan ICCPR sedangkan untuk implikasi yuridis yang ditimbulkan adalah melakukan perubahan sejumlah peraturan perundang-undang terkait dengan masalah remisi sebelum kebijakan moratorium remisi diberlakukan. Dengan adanya Moratorium Remisi ini maka tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan didalam penegakan hukum tidak sejalan dengan adanya kebijakan moratorium remisi yang telah dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM.

Actions (login required)

View Item