TIFANI TRISTANDI, 031314253007 (2014) PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM WAKTU MASA PAJAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-tristandit-39320-4.abstr-k.pdf Download (191kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 1.pdf Restricted to Registered users only Download (902kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat PBB). PBB diberlakukan dalam sistem perpajakan di Indonesia karena adanya kemanfaatan yang dinikmati oleh pemilik/penguasa berupa bumi dan/atau bangunan. Sistem pemungutan PBB ialah Official assessment system, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak ialah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat SPPT PBB). Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajaknya dalam batas waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan SPPT PBB. Apabila melebihi batas waktu pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Implikasi dengan tidak terbitnya SPPT PBB dalam masa pajak ialah utang PBB tidak hapus serta tidak timbul sanksi administrasi berupa denda. Apabila penagihan utang PBB disertai dengan denda, maka mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak ialah melalui upaya hukum di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan, untuk mengurangi atau menghapuskan denda administrasi. Sedangkan hapusnya utang PBB ditentukan pada saat pembayaran atau pelunasan SPPT PBB, kompensasi terhadap utang PBB, daluwarsa terhadap penagihan SPPT PBB dan penghapusan utang PBB.

Actions (login required)

View Item