PELAKSANAAN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP PEMBEBASAN LAHAN / LOKASI ( SP3L ) DALAM RANGKA MEMPEROLEH TANAH DI DKI JAKARTA

ANDRI NOVIANTO, 031214253073 (2015) PELAKSANAAN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP PEMBEBASAN LAHAN / LOKASI ( SP3L ) DALAM RANGKA MEMPEROLEH TANAH DI DKI JAKARTA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-noviantoan-39373-3.abstr-k.pdf

Download (255kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (554kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Diantara berbagai permasalahan pembangunan perkotaan di DKI Jakarta yang sangat sulit untuk di selesaikan adalah mengenai penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan fisik baik untuk perumahan beserta fasilitasnya maupun untuk sarana, prasarana dan perekonomian kota. Untuk mengendalikan akan kebutuhan lahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan pengembang, baik yang berbadan hukum maupun individu-individu, maka pemerintah daerah DKI Jakarta telah menetapkan suatu keputusan yang fungsinya untuk mengatur dan mengawasi dalam rangka penataan tata ruang kota Jakarta dengan menerbitkan kebijaksanaan perizinan dalam berupa Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990 pada tanggal 31 Maret 1990 yang mengenai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L), yang mana kebijakan tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan perubahan atas kebijakan tersebut, maka disusun tesis yang berjudul "PELAKSANAAN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP PEMBEBASAN LAHAN/LOKASI (SP3L) DALAM RANGKA MEMPEROLEH TANAH DI DKI JAKARTA". Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L) ini merupakan salah satu instrument kebijakan dan ketentuan implementasi rencana tata ruang kota Jakarta, yang di satu sisi sangat berperan dalam pembangunan kota Jakarta dalam waktu terakhir ini, tetapi di sisi yang lain meninggalkan berbagai permasalahan yang secara umum dapat dikatakan sebagai ganjalan bagi pemerintah daerah DKI Jakarta, di antaranya adalah dengan masih banyaknya para pengembang (Developer) yang tidak mau mematuhi aturan yang telah di tetapkan di dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L) itu sendiri. Sehingga sangat di harapkan adanya penyempurnaan terhadap kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta tersebut atau dilakukan pencabutan terhadap kebijakan tersebut, karena ketentuan yang mengatur mengenai SP3L ini hanya bersifat administratif, sehingga sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggarannya pun juga terbatas pada sanksi adminstratif saja. Dalam rangka penerapan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L) ini di harapkan ada suatu jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L), yang dimaksud di sini adalah perlunya transaksi dan hasil negoisasi mengenai hak dan kewajiban antara pemda dengan pihak pengembang yang di tuangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pembangunan (Development Aggrement), sehingga kelalaian pada salah satu pihak dapat di tuntut secara hukum, yang konsekuensinya pun pemda DKI Jakarta harus siap di tuntut pihak pengembang, sehingga dalam hal ini penulis mengharapkan adanya keseimbangan antara pemerintah daerah dengan para pengembang (Developer) tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.128/15 Nov p
Uncontrolled Keywords: SP3L, SIPPT, the Developer, Government of DKI Jakarta.s
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ANDRI NOVIANTO, 031214253073UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorUrip Santoso, Dr., SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Oct 2016 17:02
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33738
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item