PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH YANG DIBELI DARI PENGEMBANG DENGAN CARA IN HOUSE

I GUSTI AYU FRENTY PUJAWATI, 031314253082 (2015) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH YANG DIBELI DARI PENGEMBANG DENGAN CARA IN HOUSE. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-pujawatiig-39374-3.abstr-i.pdf

Download (283kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (689kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pembelian tanah dan rumah dari pengembang dengan sistem pembayaran in house saat ini cukup diminati oleh masyarakat kita, dengan berbagai alasan diantaranya proses tidak terlalu rumit, pembayaran pokok tanpa dikenakan bunga, dan jangka waktu angsuran tidak terlalu lama tetapi dibalik alasan tersebut terkadang si pembeli tidak menyadari pembelian tanah dan rumah dengan cara in house ini juga memiliki kelemahan diantaranya serah terima tanah dan rumah belum dapat dilakukan oleh pengembang kepada pembeli dikarenakan angsuran pembayaran belum lunas. Untuk pembelian tanah dan rumah dengan cara in house selama pembayaran belum lunas maka serah terima dari pengembang kepada pembeli belum dapat dilakukan sehingga penandatangan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum dapat dilakukan, karena pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa pemindahan hak melalui jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pembeli maka berdasarkan Penjelasan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat dibuatkan perjanjian pendahulauan jual beli yang merupakan kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dan penyedia rumah yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang dengan syarat kepastian atas status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan ijin mendirikan bangunan induk, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dan keterbangunan perumahan paling sedikit 20%. Sedangkan untuk proses jual beli dan balik nama tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian pengembang harus memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.129/15 Puj p
Uncontrolled Keywords: Perlindungan hukum, jual beli, tanah dan rumah, in houses
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB491 Civil law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
I GUSTI AYU FRENTY PUJAWATI, 031314253082UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUrip Santoso, Dr., SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Oct 2016 17:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33739
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item