Mochamad Muamar Nasrulloh (2015) Ganti Kerugian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Yang Tanah Ulayatnya Dilakukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (328kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN - Copy.pdf Download (466kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3. KATA PENGANTAR - Copy.pdf Download (205kB)
	Text (ABSTRAK) 4. ABSTRAKSI - Copy.pdf Download (200kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI - Copy.pdf Download (205kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN - Copy.pdf Download (293kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II KEDUDUKAN HAK ULAYAT MASYARAKAT.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III PRINSIP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (265kB)

Abstract

Berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh negara tersebut. Negara sangatlah memerlukan tanah untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Saat ini, pembangunan di Indonesia terus meningkat sedangkan persediaan tanah tidak berubah. Keadaaan ini berpotensi menimbulkan konflik atau permasalahan hukum terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat dan juga tanah ulayat masyarakat hukum adat. Permasalahan tersebut seringkali diakibatkan adanya ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat hukum adat yang telah mendiami tanah tersebut selama bertahun-tahun. Ganti rugi yang layak harus didasarkan atas nilai nyata atau nilai sebenarnya dari tanah atau benda yang bersangkutan. Pola penetapan ganti rugi atas tanah ditetapkan melalui musyawarah dengan memperhatikan harga umum setempat dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi tanah. Ganti kerugian yang diberikan dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan antara dua atau lebih ganti kerugian, dan bentuk lain yang disetujui oleh para pihak.

Actions (login required)

View Item