RUISLAG TANAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN TANAH PERSEROAN TERBATAS

IMANNITYA ILMA NAUFALLINA, 031314253049 (2015) RUISLAG TANAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN TANAH PERSEROAN TERBATAS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-naufallina-39381-5.abstr-i.pdf

Download (249kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (788kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tanah merupakan karunia Tuhan YME dan merupakan kekayaan naisonal. Tanah mempunyai arti penting bagi semua orang baik Pemerintah, Perusahaan Swasta maupun masyarakat. Kebutuhan tanah yang semakin meningkat namun tidak didukung dengan persediaan tanah. Tanah dapat dikuasai secara perseorangan maupun badan hukum yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Perseroan Terbatas. Tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat digunakan secara optimal karena dipandang tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang wilayah atau tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur. maka tanah aset tersebut dapat ditukarbangun (ruislag) dengan tanah yang dikuasai oleh Perseroan Terbatas (PT). Ruislag tersebut dilakukan atas keinginan dari Perseroan Terbatas (PT). Tesis ini berisi analisis hukum yang menjelaskan mengenai rumusan masalah yang diangkat, yaitu tukar menukar tanah Pemerintah Kabupaten/Kota tidak termasuk bagian dari barang publik daerah dan prosedur yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perseroan Terbatas (PT) untuk memperoleh tanah yang berasal dari ruislag. Penelitian hukum yang dapat digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Staute Approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach) pendekatan kasus. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk Menganalisis keberadaan tukar menukar tanah sebagai bagian dari barang publik daerah dan Menganalisis perolehan tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perseroan Terbatas (PT) yang berasal dari ruislag. Barang Milik Pemerintah Kabupaten/Kota ada yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak. kalau berupa benda tidak bergerak maka berbentuk tanah yang statusnya adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut tidak dipergunakan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka tanah tersebut dapat menjadi objek ruislag dengan tanah yang dikuasai Perseroan Terbatas. Tanah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi objek Ruislag bukanlah Barang Publik Daerah sebab tanah tersebut tidak dapat digunakan oleh masyarakat kecuali ada izin (persetujuan) dari Pemerintah Kabupaten Kota Cara perolehan tanah yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten /Kota dan Perseroan Terbatas yang berasal dari ruislag adalah masing masing pihak pihak melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan pihak lain. Selanjutnya masing-masing pihak mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.134/15 Nau r
Uncontrolled Keywords: Land Swap, Regional Public Goods, Lands
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
IMANNITYA ILMA NAUFALLINA, 031314253049UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorAGUS SEKARMADJI, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Oct 2016 02:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33745
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item