TINDAK PIDANA TERKAIT KERJA PAKSA , EKSPLOITASI DAN PEREKRUTAN TERHADAP BURUH DITINJAU DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

HENDRA JAYA ATMAJA, 031141163 (2014) TINDAK PIDANA TERKAIT KERJA PAKSA , EKSPLOITASI DAN PEREKRUTAN TERHADAP BURUH DITINJAU DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-atmajahend-39479-4.abstr-i.pdf

Download (273kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (662kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kasus penyekapan buruh di Tangerang menunjukkan kerja paksa modern terus berlangsung. Indonesia menempati peringkat teratas perdagangan manusia di dunia. Korban mencapai 3.943 orang. Kasus penyekapan buruh di Tangerang menunjukkan kerja paksa modern masih terus berlangsung. "Puluhan buruh pabrik kuali di Tangerang disekap dan disiksa layaknya budak. Dengan tempat kerja tak layak, mereka bekerja tak kenal waktu. Sehingga timbul rumusan masalah Bagaimana kualifikasi kerja paksa terhadap buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Buruh dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kerja paksa terhadap buruh, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendeketan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diperoleh analisa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah Kerja paksa atau kerja paksa adalah tidak dipenuhinya hak-hak buruh selama bekerja, dipekerjakan dalam tekanan. Dan Kerja paksa terhadap buruh Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan buruh di eksploitasi dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia dalam berbagai bentuk eksploitasi, Pihak-pihak yang dikualifikasikan sebagai pelaku kerja paksa terhadap buruh antaralain adalah, Badan hukum atau korporasi; Orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana; Badan hukum atau korporasi dan orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya antaralain ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan dalam undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 36/15 Atm t
Uncontrolled Keywords: Crime Employment, Labor or Forced Labor Slavery Labor, Trafficking Crimes
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD6350-6940.7 Trade unions. Labor unions. Workers' associations
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
HENDRA JAYA ATMAJA, 031141163UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSARWIRINI, Dr.SH.M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Oct 2016 00:36
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33763
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item