PEMBEBANAN JAMINAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT DALAM PROSES PEMBANGUNAN

DEWI ANALIS INDRIYANI, 031324153013 (2015) PEMBEBANAN JAMINAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT DALAM PROSES PEMBANGUNAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
10.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-indriyanid-39511-4.abstr-i.pdf

Download (323kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam hal perjanjian kredit antara perusahaan pembuat kapal laut sebagai debitur dengan bank sebagai kreditur akan melahirkan suatu perikatan, yakni perikatan pokok yaitu perjanjian utang piutang. Pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank tersebut tentunya akan bernilai sangat besar yang juga akan mengandung risiko yang besar pula. Oleh karena itu, perjanjian kredit tersebut layaknya ditopang dengan suatu lembaga jaminan, dalam hal ini adalah lembaga jaminan hipotek, yang mana obyek dari hipotek adalah kapal laut dengan ukuran diatas 7 GT (Grosse Tonnage) atau paling sedikit 20m3 isi kotor dan sudah dicatat dan terdaftar dalam Daftar Kapal Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencacat Baliknama Kapal. Dalam praktiknya, perjanjian jaminan kebendaan yang diperjanjikan antara kreditur dengan debitur adalah kapal laut yang masih dalam proses pembangunan atau yang akan dibuat, hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1175 ayat (1) BW. Fokus dalam penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis mengenai kapal laut yang dalam proses pembangunan dan lembaga jaminan yang membebani kapal laut yang dalam proses pembangunan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kapal laut yang masih dalam proses pembangunan dapat dijadikan agunan, sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, namun kapal laut yang dimaksud sudah didaftarkan sementara, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang mana syarat penting untuk dapat dibuatkan Akta Pendaftaran Kapal Sementara adalah apabila kapal yang dalam proses pembangunan tersebut telah mencapai 50% atau paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas. Lembaga jaminan yang membebani kapal laut dalam proses pembangunan adalah lembaga jaminan hipotek. Penghipotekkan kapal tidak akan lepas dari perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok, sedangkan jaminan hipotek merupakan perjanjian accessoir atau tambahan. Pembebanan hipotek dilakukan di Kantor Syahbandar dimana kapal tersebut didaftarkan, dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan dicatat di dalam Daftar Induk.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THB. 14/15 Ind p
Uncontrolled Keywords: Security, Mortgage, Ship Under Construction.s
Subjects: K Law
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DEWI ANALIS INDRIYANI, 031324153013UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTrisadini Prasastinah Usanti,, Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 28 Oct 2016 18:08
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33779
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item