PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH PIHAK KETIGA

NUR HIDAYATI, 031324153040 (2015) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH PIHAK KETIGA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (FULLTEXT)
14.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-hidayatinu-39516-4.abstr-i.pdf

Download (281kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pajak reklame adalah salah satu pendapatan terbesar suatu daerah, untuk itu dalam pemungutan harus mendapat pengawasan yang khusus. Seperti pemungutan pajak reklame oleh pihak ketiga di Kabupaten Sidoarjo telah menggambarkan bahwa dinas yang berwajib dalam pemungutan pajak belum sepenuhnya diperhatikan dengan baik. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan telah jelas disebutkan bahwa pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, namun dalam faktanya yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo pemungutan Pajak Reklame telah diborongkan oleh pihak ketiga dengan pembebanan target. Kerjasama ini diikat dengan perjanjian antara Bupati dan pihak ketiga, dimana selain membebankan target pada pihak ketiga juga diatur dalam klausul perjanjian tersebut tentang biaya pemungutan sebesar 25% sedangkan undang-undang mengatur biaya pemungutan pajak paling besar adalah 5%. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai pemungutan pajak reklame oleh pihak ketiga. Pendekatan penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan. Dalam kasus ini dapat disimpulkan, perjanjian yang dibuat oleh pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pihak ketiga tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam BW syarat sah perjanjian adalah: Kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu hal yang diperbolehkan. Namun jika dilihat dari kasus ini, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan pihak ketiga tidak memenuhi unsur obyektif, yakni , “suatu hal yang diperbolehkan” maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu telah batal demi hukum dan untuk pembatalannya harus diajukan ke pengadilan. Selain itu kasus ini juga telah terjadi penyalahgunaan wewenang, karena telah melebihi kewenangannya untuk memungut pajak reklame.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THB. 18/15 Hid p
Uncontrolled Keywords: Local Taxes, advertisement tax.s
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5801-6182 Advertising
K Law
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
NUR HIDAYATI, 031324153040UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini,, Dr., S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 28 Oct 2016 17:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33783
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item