AMIN WILLYAM SYARIF, TUHULELE (2013) TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (FULLTEXT) 29.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text (http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/847/gdlhub-gdl-s2-2016-tuhuleleam-42349-3.-abstr-k.pdf) gdlhub-gdl-s2-2016-tuhuleleam-42349-3.-abstr-k.pdf Download (639kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan hukum dan tanggung jawab PPAT atas akta jual beli hak atas tanah yang telah dibuatnya bila terjadi sengketa. PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang dibahas, pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan menelaah dan mempelajari rumusan-rumusan dari norma hukum dan semata-mata merujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaiatan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan dari pemikiran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai akta jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT memiliki kekuatan hukum, dan terhadap akta PPAT yang terjadi sengketa dan bila diperkarakan di pengadilan, maka PPAT bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya, dan PPAT tunduk pada keputusan pengadilan baik putusan itu sifatnya menguntungkan akta tersebut atau akta tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item