Richard Abrian Bayu Kusuma (2015) Sinkronisasi Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (937kB)
	Text (ABSTRAKSI) 2. ABSTRAKSI.pdf Download (656kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (749kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PPPK MENURUT UU NO.5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERBANDINGAN KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PPPK DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PKWT PADA PERUSAHAAN.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 4 March 2023. Download (635kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (827kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undangundang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) sebagai pendekatan terhadap permasalahan yang diuraikan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini mengkaji tentang sinkronisasi status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam perspektif UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan. Perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan substansi perjanjian kerja yang terdiri dari Subyek Perjanjian Kerja, Obyek pekerjaan yang diperjanjikan, dan terakhir adalah Penyelesaian Sengketa. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam ternyata didapati bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yang membedakan antara Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan. Secara khusus, Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak tunduk pada pengaturan tentang perjanjian kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah memberikan pengaturan secara khusus terkait Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara Umum, Pengaturan tentang Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap tunduk pada pengaturan Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang menyangkut tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Actions (login required)

View Item