P.N.J. Fransisco Sihombing (2015) Profesi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berdasarkan Integrated Criminal Justice System. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (662kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (698kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (682kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (787kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (824kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM KERANGKA INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 3 March 2023. Download (644kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (666kB)

Abstract

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) dinyatakan, bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.Di satu sisi dalam UU Advokat, ia dikatakan sebagai penegak hukum namun di sisi lain yaitu di sisi teori atau doktrin ia tidak merupakan bagian kelembagaan penegak hukum atau bukan merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah rasio legis pengaturan advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan integrated criminal justice system danfungsi advokat dalam penyelesaian perkara pidana dalam kerangka integrated criminal justice system. Tipe Penelitianini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan Sumber Bahan Hukum (legal sources) yang dipergunakan adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah diatur secara yuridis dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Namun dalam Sistem peradilan Pidana, advokat belum menjadi sub system dari Sistem Peradilan Pidana. Pelbagai subsistem ini berupa kepolisian, Kejaksaan, PengadilandanLembagaPemasyarakatan. Mengingatperanannya yang semakin besar seharusnya advokat dapat pula dikategorikan sebagai subsistem dalam system peradilan pidana. Peranan seorang advokat yang professional ketika memberikan bantuan hokum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju system peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. Hal mana seorang peranan advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik. Sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Actions (login required)

View Item