Diah Ratri Oktavriana (2015) Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 Terhadap Penggantian Antar Waktu. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (788kB)
	Text (ABSTAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (631kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (625kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (710kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DALAM UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK.pdf Restricted to Registered users only until 2 March 2023. Download (882kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PEMBATALAN KEPUTUSAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU YANG TELAH FINAL ATAS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI ATAU PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.pdf Restricted to Registered users only until 2 March 2023. Download (756kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 March 2023. Download (624kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (622kB)

Abstract

Diah Ratri Oktavriana (031214153095), Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 Terhadap Penggantian Antar Waktu, dibimbing oleh Radian Salman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perihal ratio legis pengaturan penggantian antar waktu dalam undang-undang partai politik serta untuk mengkaji, menganalisis, dan memperoleh informasi perihal pembatalan putusan penggantian antar waktu yang sudah final oleh putusan mahkamah partai atau pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis melalui pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ratio legis pengaturan penggantian antar waktu dalam undang-undang partai politik meliputi pengaturan kesinambungan keanggotaan dewan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai dengan alasan penggantian antar waktu. Selain itu, adalah untuk memastikan anggota dewan telah menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan AD/ART dari partai politik yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pembatalan terhadap keputusan penggantian antar waktu yang telah final tidak serta merta dapat dibatalkan oleh mahkamah partai atau oleh putusan pengadilan negeri sekalipun, sebab berlaku asas Contrarius Actus yaitu asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Hal ini berarti, terkait Surat Keputusan penggantian antar waktu yang dikeluarkan baik oleh Menteri atau Gubernur tentang Surat Keputusan penggantian antar waktu setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 harus tetap dijalankan, sampai ada pembatalan dari pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item