Thomas Akwino Rumwarin (2015) Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (790kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (635kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (647kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (808kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.pdf Restricted to Registered users only until 2 March 2023. Download (901kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III IMPLIKASI DARI ADANYA PENGAWASAN PERATURAN DESA TERHADAP HAK OTONOMI DESA.pdf Restricted to Registered users only until 2 March 2023. Download (905kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 March 2023. Download (633kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (729kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 2 March 2023. Download (627kB) | Request a copy

Abstract

Thomas Akwino Rumwarin 031324153008, Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dibimbing Oleh Radian Salman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal ratio legis pengaturan pengawasan terhadap peratruan desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menganalisa perihal implikasi dari adanya pengawasan peraturan desa terhadap hak otonomi desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan melalui metode studi literature, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menajwab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan :1) bahwa desa memiliki kewenangan pemerintahan berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan kewenangan desa meliputi : a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabuipaten/kota; d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan diatas maka dalam menjalankan kewenangan tersebut diperlukan instrument hukum dalam memperlancar jalannya pemerintahan di desa. Instrument hukum yang dimaksudkan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah peraturan desa. Setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai pengganti undang-undang nomor 32 tahun 2004 melakukan perubahan secara fundamental terhadap penguatan fungsi Badan Permusywaratan berdasarkan undang-undang 12 tahun 2011 peraturan desa dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebnih tinggi dari atau kepentingan umum. Keberadaan peraturan desa sebagai instrument hukum dalam penyelenggaraan kewenangan desa perlu diawasi, kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa pengawasannya dilakukan melalui klarifikasi sedangkan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupatem/kota pengawasannya dilakukan melaui evaluasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengawasan peraturan desa kepada bupati tau walikota disebut dengan executive review sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada mahkamah agung untuk melakukan judicial review. System penawasan desa oleh BPD dan review peraturan desa yang saat ini diatur telah mencrminkan adanya kebijakan untuk mengontrol peraturan desa.

Actions (login required)

View Item