ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

FAJAR WIDODO, 091224453005 (2015) ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2015-widodofaja-39820-8.abstr-k.pdf

Download (587kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Binder7.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah apa Ratio Deciden di Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Berdasar dari adanya permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, Ratio deciden di Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah bahwa forum penyelesaian sengketa pada asasnya bersifat bebas sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang yang telah memberikan kewenangan secara mutlak terhadap lembaga peradilan bagi penyelesaian sengketa secara litigasi. Apabila para pihak mengehendaki forum penyelesaian sengketa Non Litigasi maka harus jelas tertuang dalam perjanjian, forum penyelesain sengketa yang dipilih. Penyelesaian sengeketa secara litigasi perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan mutlak Peradilan Agama.Kedua, penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dan historis.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THPb. 09-15 Wid a
Uncontrolled Keywords: the ratio decidendi, Methods of interpretation, Islamic Banking Dispute Resolutions
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
FAJAR WIDODO, 091224453005UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorABDUL SHOMAD, Prof. Dr. Drs., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 2016
Last Modified: 24 Oct 2016 21:43
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33950
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item