LEGAL STANDING JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PELAKSANAAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

RAKHMAWATI UTAMI, 031314153001 (2015) LEGAL STANDING JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PELAKSANAAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2016-utamirakhm-40900-3.abst-k.pdf

Download (126kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Binder20.pdf
Restricted to Registered users only

Download (844kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, landasan hukum yang digunakan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah: (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dam Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan (d) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai- Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Ratio Decidendi di Pengadilan dalam memutus pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah alasan-alasan hukum Jaksa Pengacara Negara memposisikan diri sebagai Penggugat untuk melakukan pembatalan perkawinan, sehingga Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil legal standing dari Jaksa Pengacara Negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena didasarkan pada pengaturan pembatalan perkawinan oleh Jaksa. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH.18/16 Uta l
Uncontrolled Keywords: Jaksa Pengacara Negara, Perkawinan, Pembatalan Perkawinans
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7157-7179 Marriage. Husband and wife
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
RAKHMAWATI UTAMI, 031314153001UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAGUS YUDHA HERNOKO, Prof. Dr. S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 2016
Last Modified: 21 Oct 2016 20:36
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34045
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item