Lulu Leny Arisah (2015) Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Perjanjian Rekening Dana Investasi (Analisis Perjanjian RDI Antara Pemerintah Dengan BUMN). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (120kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (151kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (195kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (302kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PEMBENTUKAN PERJANJIAN REKENING DANA INVESTASI OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.pdf Restricted to Registered users only until 29 January 2023. Download (256kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN REKENING DANA INVESTASI DALAM HAL TERJADI PERBUATAN WANPRESTASI BILAMANA DILAKUKAN OLEH BUMN.pdf Restricted to Registered users only until 29 January 2023. Download (280kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 29 January 2023. Download (263kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (131kB)

Abstract

Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi lahir atas pembentukan Rekening Dana Investasi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah baik melalui penyertaan modal Pemerintah dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun melalui pemberian pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Adapun yang menjadi landasan hukum pembentukan Rekening Dana Investasi adalah : (i) Keputusan Dewan Moneter Nomor : 07/Kep/DM/1971; (ii) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekeing Dana Investasi; (iii) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; dan (iv) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Apabila terjadi perbuatan wanprestasi atau tidak terselesaikannya kewajiban penyelesaian hutang atau pinjaman yang berasal dari Perjanjian Rekening Dana Investasi, maka upaya hukum dalam melakukan penyelesaiannya merujuk pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05/2007 tentangPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas, yakni : (a) Penjadwalan Kembali; (b) Perubahan Persyaratan; (c) Penyertaan Modal Negara; dan (d) Penghapusan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena didasarkan pada pengaturan Perjanjian Rekening Dana Investasi. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Actions (login required)

View Item