IMPLEMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

SUBROTO, 031043053 031043053 (2013) IMPLEMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2016-subroto-41022-4.abst-k.pdf

Download (152kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Binder11.pdf
Restricted to Registered users only

Download (547kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualifikasi prosedur penegakan hukum serta wewenang Komisi Kepolisian Nasional terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum. Atas dasar tujuan tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan dalam bidang ilmu hukum, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka sumbangan pemikiran tentang prosedur penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan solusi dalam mengatasinya. Adapun metode penelitian yang hendak digunakan, yakni tipe penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Berdasarkan paparan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, temuan penelitian mengindikasikan bahwa perkara pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dikelompokkan atas: pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana umum. Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dilakukan melalui pemberian sanksi disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), dengan sanksi berupa sanksi fisik dan administrasi. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui sidang komisi kode etik Polri. Penyelesaian tindak pidana umum berdasarkan hukum acara menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sementara untuk wewenang Kompolnas dalam penyelesaian perkara pelanggaran belum dapat berjalan dengan maksimal, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni tentang Faktor utama adalah tentang peraturan yang berlaku belum memberikan pengaturan yang baik dalam pelaksanaan pengawasan pelanggaran Polri oleh Kompolnas. Kompolnas hanya sebatas sebagai lembaga "keluh kesah" dan Kompolnas bukan merupakan pengawas eksternal Polri yang bersifat independen dan mandiri sehingga menimbulkan tidak adanya kemampuan Kompolnas untuk melakukan upaya atas rekomendasi yang tidak dijalankan oleh Polri dan hanya membuang anggaran negara dengan sia-sia.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THD.02/16 Sub i
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, Pelanggaran Hukum, Polri, Kompolnass
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SUBROTO, 031043053 031043053UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, Prof. Dr. S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 2016
Last Modified: 21 Oct 2016 18:41
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34071
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item