KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA

Margareth Aylisa, 030110124N (2001) KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2007-aylisamarg-3854-tmk920-..pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Akta PPAT dapat digunakan sebagai alat bukti pendaftaran tanah. Karena tanpa adanya perbuatan hukum yang diwujudkan ke dalam akta PPAT dari pihak Penjual selaku.Pelepas Hak kepada pihak Pembeli selaku Penerima Hak Baru, maka niscaya peralihan hak tersebut tidak akan terjadi. 2. Akibat hukum pendaftaran tanah di Indonesia ditinjau dari PP No 24/1997 adalah: a. Untuk memberikan kepastian hukum & perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun (sarusun) & hak lain, misalnya Hak Tanggungan untuk memudahkan pembuktian. b. Sebagai sumber informasi. c. Untuk terselenggaranya tertib Administrasi Pertanahan. Dengan "Pendaftaran Tanah" sesungguhnya telah terjalin hubungan yang serasi, seimbang dan harmonis diantara keanekaragaman norma yang ada & berlaku ditengah-tengah masyarakat (cultur, norma, adat & agama) untuk mendaftarkan tanahnya melalui lembaga konversi, tetapi kekurangannya adalah bahwa hak-hak atas tanah warga masyarakat khususnya masyarakat adat yang belum terdaftar masih sulit untuk memperoleh kepastian hak. Maka untuk ini Pemerintah harus dapat secara konsisten menjalankan peraturan hukum pertanahan yang ada, selain itu juga sangat diharapkan supaya produk-produk hukum (Undang-Undang maupun Perda) dikaji baik yang sudah ada maupun yang sudah ada supaya tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih. Apabila hal ini terjadi akan sangat berpengaruh pada kewibawaan pemerintah sendiri selaku penentu kebijakan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 92/06 Ayl k
Uncontrolled Keywords: LAND USE-LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
Margareth Aylisa, 030110124NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Hajati, prof.,Dr.,S.H.,M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 04 Aug 2016 08:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34101
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item