PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBAGAI SUATU TRANSAKSI DITINJAU DARI HUKUM PAJAK

EVALUSI HASTUTIK, 030410532N (2006) PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBAGAI SUATU TRANSAKSI DITINJAU DARI HUKUM PAJAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
1.pdf

Download (192kB) | Preview
[img]
Preview
Text
34115.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Notaris dalam melakukan setiap tindakan sering didasarkan pertimbangan untung rugi untuk mengambil keputusan. Bagi mereka klien adalah orang yang membutuhkan bantuan hukum dan Notaris memiki kewenangan untuk membantunya. Dalam praktek Notaris sering menghadapi dilema, disatu sisi merekat harus tunduk pada peraturan hukum yang sifatnya normatif disisi lain kenyataan dilapangan yang begitu komplek tidak dapat ditangani dan ditampung oleh peraturan yang berlaku. Dalam kaitan dengan jual beli hak atas tanah dan bangunan terdapat tindakan Notaris dalam menangani tindakan jual beli tersebut yaitu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bentuk yakni menggunakan hukum dan menyimpangi hukum. Pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan menyiratkan adanya dasar pertimbangan reward dan punistment Dalam praktek dilapangan jual beli hak atas tanah dan bangunan tidak hanya dilakukan secara tunai namun banyak variasi yang terjadi diantaranya dengan jual beli secara angsuran. Atas dasar hal tersebut maka notaris yang merangkap sebagai PPAT dapat mengatasi masalah perjanjian jual beli tersebut. Bagi seorang Notaris dapat menggunakan kewenangannya untuk membuatkan akta pengikatan jual beli hak atas tanah dan bangunan tersebut selama syarat-syarat formal belum terpenuhi Sebaliknya jika syarat-syarat formal tersebut telah terpenuhi maka notaris yang merangkap sebagai PPAT dapat menggunakan kewenangannya untuk membuatkan akta jual beli tersebut. Kewenangan Notaris/PPPAT dalam mengatasimasalah perjanjian jual beli hak alas tanah dan bangunan tersebut akan berpengaruh pada pembayaran pajaknya. Menurut Hukum, peralihan hak atas tanah yang salah satunya melalui jual beli adalah merupakan obyek pajak yang mana terdapat pajak BPHTB yang harus dibayar oleh pembeli dan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayarkan oleh penjual. Sebaliknya apabila jual beli hak atas tanah dan bangunan tersebut masih diikat dengan akta pengikatan jual beli maka secara hukum belum ada peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli Oleh karena itu belum dapat dikenakan pajak dikarenakan bukan merupakan obyek pajak

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 91/06 Has p
Uncontrolled Keywords: LAND TENURE-LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
EVALUSI HASTUTIK, 030410532NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHj.Sarwirini, Dr.,S.H.,MS.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 15 Jun 2017 19:55
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34115
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item