PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA

Bambang Ariyanto, 030510240 (2007) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2008-ariyantoba-7703-thb150-k.pdf

Download (336kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Pertama, penerapan dan pengaturan Izin Pemakaian Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, apakah bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kedua, mencari bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi pemegang izin pemakaian tanah agar tanah yang selama mereka tempati mempunyai kepastian hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum. Sedangkan pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang ini dimaksudkan untuk menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum Pemerintah Kota Surabaya dalam menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada pihak ketiga dengan memungut retribusi (sewa) atau menyewakan tanahnya melalui Peraturan Daerah No 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah ternyata bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di Pasal 44 tersebut telah ditegaskan bahwa negara tidak dapat menyewakan tanah, karena negara bukan pemilik tanah. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya telah bertindak seakan-akan tanah yang ada merupakan miliknya, sehingga boleh disewakan. Padahal, kewenangan negara hanyalah sebatas menguasai tanah bukan memilikinya. Terhadap pihak ketiga atau masyarakat yang memegang izin pemakaian tanah dan dirugikan oleh kebijakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat mengajukan gugatan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negara agar membatalkan surat penetapan Pemerintah Kota Surabaya terhadap Izin Pemakaian Tanah. Serta melakukan gugatan ganti rugi karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THB 15/08 Ari p FILE FULLTEXT TIDAK LENGKAP
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Pemegang Izin, Pemakaian Tanah, Kota Surabaya
Subjects: H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT101-395 Urban groups. The city. Urban sociology > HT165.5-169.9 City planning
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana
Creators:
CreatorsEmail
Bambang Ariyanto, 030510240UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUrip Santoso, SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Septian Eko Budianto
Date Deposited: 2016
Last Modified: 05 Jun 2017 22:28
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34210
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item