SRI PAMUNGKAS HANDAYANI, 090510262 MH (2007) PROGRAM LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-handayanis-6828-thp01_0-k.pdf Download (323kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-handayanis-6828-thp01_08-min.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Satu hal yang amat penting dalam memahami pemberian otonomi kepada Daerah adalah pengakuan dari lembaga pelaksana kedaulatan rakyat terhadap eksistensi, potensi masyarakat dan daerahnya. Sebagai bagian dari negara kesatuan, masyarakat daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelbagai kepentingannya sendiri, untuk itu Negara melalui pembentuk undang-undang memberikan wewenang mengatur dan mengurus kepentingannya. Penyelenggaraan otonomi daerah sebenarnya dapat meringankan beban pemerintah pusat, sepanjang tetap berjalan di atas rel yang mengatur hubungan antara wewenang daerah dan pusat. Keseimbangan berbagai kepentingan harus disadari oleh birokrat pusat dan daerah. Kemandirian daerah harus tetap didukung untuk menjadi kenyataan meskipun kemandirian dalam bingkai negara kesatuan bersifat relatif. Kebebasan daerah untuk mengambil keputusan terbaiknya, tidak berarti membebaskan pemerintah pusat dari tanggung jawabnya menegakkan kewibawaan penyelenggaraan negara yang mengindahkan alas penyelenggaraan negara yang balk, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu syarat untuk utuhnya otonomi daerah adalah rasa senasib sepenanggungan warga masyarakat. Rasa cinta daerah perlu dipupuk secara tepat untuk menghindari tumbuhnya egoisme teritorial, yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan nasional. Hal penting yang selayaknya dipupuk adalah terpeliharanya kekhususan dan keunggulan masing-masing daerah sehingga dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item