BUDI HERMONO (2007) E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SEBAGAI WUJUD PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-hermonobud-6715-thb150-k.pdf Download (341kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-hermonobud-6715-thb1507.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Proses pengadaan barang/jasa dalam era serba teknologi seperti saat ini diharapkan meninggalkan cara konvensional dan beralih pada penggunaa e -procurement (e-proc) berbasis Teknologi Informasi (TI). Dengan menggunakan e-proc, pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghemat anggaran yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan menggunakan e¬-proc mencerminkan sebuah keterbukaan atau transparansi sesuai dengan tujuan pemerintah dengan ditunjukkan siapa saja (penyedia barang/jasa) dapat menjadi peserta pengadaan dan proses seleksi sampai pemilihan pemenang dilaksanakan secara terbuka, sehingga kekhawatiran mengenai terjadinya KKN dapat ditekan. Keppres 80/2003 sampai perubahan keempat melalui PP 8/2006 memang tidak mengatur secara terperinci mengenai penggunaan e-proc. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah program untuk membangkitkan kemauan dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk dapat melaksanakn e-proc. Memang pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi melalui BAPPENAS telah membuat sebuah website khusus bagi seluruh instansi pemerintah untuk mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, namun website belum digunakan secara optimal. Website BAPPENAS ini bahkan kalah dengan website e-proc yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Iklim persaingan usaha yang sehat tercipta apabila ada suasana persaingan antara pelaku usaha satu dengan lainnya dan tidak adanya praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.5/1999. Pemerintah sebagai pengawas dari terjadinya persaingan usaha dengan lembaga non departemennya, KPPU mempunyai kewajiban untuk mengawasi persaingan usaha yang terjadi. Selain melalui lembaga KPPU, pemerintah juga dapat memberikan iklim yang kondusif bagi persaingan usaha dengan cara melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan terbuka. Dengan terbukanya sebuah proses pengadaan barang/jasa maka akan memberikan kesempatan bagi pelaku-pelaku usaha di Indonesia untuk ikut dalam penawaran. Transparansi ini dapat diperoleh pemerintah dengan mengumumkan paket pekerjaan dari pengadaan barang/jasa yang ditawarkan pada media-media nasional, namun hal demikian akan memberikan ekstra anggaran untuk proses pengadaan. Maka dari itu, beberapa tahun ini beberapa instansi pemerintah telah melaksanakan pengadaan barang dengan pengumuman paket pekerjaan melalui media internet. Penggunaan e-proc ini akan memberikan iklim yang jauh lebih kondusif bagi persaingan usaha karena dengan e-proc, sebuah penawaran dapat dilakukan oleh pelaku usaha dimanapun juga tanpa terkecuali dengan catatan lokasi dari pelaku usaha tersebut masih dapat terhubung dengan koneksi internet. Dengan menggunakan e-proc dapat juga menekan kemungkinan adanya praktek persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan oknum aparat pemerintah yang menyebabkan terjadinya pengaturan pemenang tender yang membuat iklim persaingan usaha tidak baik.

Actions (login required)

View Item