AKIBAT HUKUM PERUBAHAN OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)

ARI NURSIH, 030310343 (2006) AKIBAT HUKUM PERUBAHAN OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2008-nursihari-6544-tmk460-t.pdf

Download (462kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2008-nursihari-6544-tmk4607.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pembangunan nasional merupakan pembangunan masyarakat seutuhnya dan seluruhnya dengan tujuan untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidup bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam rangka pembangunan dan kemajuan tehnologi banyak bangunan yang akan didirikan, baik berupa tempat tinggal, perkantoran maupun bangunan¬-bangunan lain. Sehubungan dengan pembangunan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan pajak atas bumi dan bangunan tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan negara yaitu dengan cara menarik hasil kekayaan rakyat untuk diberikan kepada negara agar dapat membiayai keperluan negara tersebut. Dalam perkembangannya, pajak seringkali dihindari, diselundupkan bahkan dilalaikan oleh masyarakat yang kena pajak. Pada pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, seseorang seringkali menghindari pajak dengan cara tidak merubah obyek yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini akan menyebabkan ketidaksesuaian antara angka yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut dengan obyek Pajak Bumi Dan Bangunan pada kenyataannya, sehingga akan menimbulkan ketidaksesuaian dalam pemungutan pajak, atau bahkan akan menimbulkan kecilnya angka kena pajak bagi penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pajak Bumi Dan Bangunan juga tidak terlepas dari masyarakat yang selalu berkembang yaitu membutuhkan tempat tinggal, tempat usaha dan lainnya yang tentunya sangat membutuhkan tanah dan bangunan sebagai sarana untuk hidup dan berkembang. Tetapi pada kenyataanya, pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan seringkali tidak sesuai dengan obyek yang ada di lapangan, hal ini disebabkan wajib pajak tidak melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memberitahukan tentang adanya perubahan pada obyek Pajak Bumi Dan Bangunan yang tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Oleh karena itu harus kita pahami terlebih dahulu tentang obyek dan subyek Pajak Bumi Dan Bangunan itu sendiri menurut Undang-undang dan sanksi yang akan dikenakan apabila obyek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Sehingga pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan akan menjadi lebih tertib dan lebih baik dimasa yang akan datang.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.46/07 Nur a
Uncontrolled Keywords: PAJAK BUMI DAN BANGUNAN; SPPT
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
ARI NURSIH, 030310343UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr., S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 21 Oct 2016 19:21
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34415
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item