Pengaturan Wilayah Provinsi Kepulauan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Jemmy Jefry Pietersz, 090515583 M (2007) Pengaturan Wilayah Provinsi Kepulauan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2008-pieterszje-6860-th2607-k.pdf

Download (382kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2008-pieterszje-6860-th2607.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam tesis ini dua isu hukum yang dikaji. Pertama, penetapan batas wilayah provinsi kepulauan. Kedua, penetapan batas wilayah kabupaten/kota pada provinsi kepulauan. Pengkajian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian memberi jawaban, pertama, bahwa penetapan batas wilayah provinsi kepulauan yang pada umumnya merupakan wilayah laut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengaturan penetapan batas wilayah provinsi kepulauan berdasarkan undang-undang tersebut berkaitan dengan pengaturan prinsip Negara Kepulauan Indonesia. Penetapan batas wilayah provinsi kepulauan merupakan pemikiran baru dengan konsep-konsep tersendiri. Dengan adanya penetapan batas wilayah, maka provinsi kepulauan berwenang di wilayah laut untuk: pengelolaan sumber daya; perizinan; pengaturan tata ruang; penegakan hukum administrasi; dan perhitungan dana alokasi umum. Kedua, penetapan batas wilayah kabupaten/kota pada provinsi kepulauan juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penetapan batas wilayah kabupaten/kota pada provinsi kepulauan bagi yang berupa kabupaten/kota kepulauan didasarkan pada penetapan batas wilayah provinsi kepulauan. Bagi kabupaten/kota yang tidak berupa kepulauan, konsep pengukuran digunakan garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus. Wewenang kabupaten/kota pada provinsi kepulauan di wilayah laut pun berkaitan dengan pengelolaan sumber daya; perizinan; pengaturan tata ruang; penegakan hukum administrasi; dan perhitungan dana alokasi umum.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 26/07 Pie p
Uncontrolled Keywords: definition of the border of archipelagic province territory; archipelagic province authority in sea territories
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Jemmy Jefry Pietersz, 090515583 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorPhilipus Mandiri Hadjon, Prof. Dr., S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 28 Feb 2019 06:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34430
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item