Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

Rendy Wimawan Prayoga, 030510605 N (2007) Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2008-prayogaren-6541-tmk440-t.pdf

Download (326kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2008-prayogaren-6541-tmk4407.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Hak Pengelolaan merupakan gempilan Hak Menguasai Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pemegang hak pengelolaan diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan yang merupakan sebagian dari kewenangan negara, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak pengelolaan itu adalah terbatas pada Pasal 2 ayat (2) Huruf a UUPA. Keterbatasan wewenang tersebut kemudian nampak dalam penegasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Huruf f Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang menyebutkan wewenang hak pengelolaan adalah untuk merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Hak pengelolaan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijaminkan. Dengan demikian, Hak Pengelolaan dan Hak Menguasai Negara atas tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekuasaan negara atas tanah. b. Hak Pengelolaan berkedudukan sebagai suatu bentuk pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan dari hak menguasai negara atas tanah yang diberikan kepada Departemen, Lembaga-lembaga Pemerintahan Negara, Daerah Otonom, serta Badan Hukum-badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA. Hak pengelolaan dalam hukum tanah nasional tidak disebut dalam UUPA, tetapi tersirat dalam pernyataan Penjelasan Umum angka II.2. Dalam kenyataannya pengaturan tentang Hak Pengelolaan hanya diatur oleh setingkat Peraturan Menteri bukan dengan Undang-undang.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.44/07 Pra k
Uncontrolled Keywords: HAK ATAS TANAH
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Rendy Wimawan Prayoga, 030510605 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSri Hajati, Prof. Dr., S.H., MS.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 01 Mar 2019 01:39
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34442
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item