Harun Al Rasyid (2002) KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA - MADURA DAN INDUSTRIALISASI DI PULAU MADURA (Studi Kasus tentang Keppres No. 55 tahun 1990 dari Perspektif Ekonomi Politik). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-rasyidharu-6411-ts1907-k.pdf Download (502kB) | Preview
Preview	Text (HALAMAN DEPAN) gdlhub-gdl-s2-2008-rasyidharu-6411-ts1907-c-minHLM.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-rasyidharu-6411-ts1907-c-minFULL.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) gdlhub-gdl-s2-2008-rasyidharu-6411-ts1907-c-minLAMP.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian tesis ini berawal dari adanya suatu fenomena yang menarik, yaitu adanya kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di Madura yang selama ini sangat tertinggal karena belum banyak tersentuh oleh dinamika pembangunan. Kebijakan ini diatur keputusan Presiden RI Nomor 55 tahun 1990 tentang pembangunan Jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Pulau Madura pada khususnya dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya dengan cara memperlancar arus transportasi dari Surabaya ke Pulau Madura dan sebaliknya. Untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura maka diangkat seorang koordinator Proyek, yaitu Mohammad Noer, sesepuh dan tokoh masyarakat Madura setelah diterbitkan selama kurang lebih 10 tahun, akhirnya gagal merealisir pembangunan. Penelitian ini untuk mencari rahasia atas kegagalan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dari sisi keberadaan Keppres Nomor 55 tahun 1990, sekaligus menjelaskan pandangan berbagai kalangan masyarakat Madura tentang pembangunan Jembatan berikut industrialisasi di Madura serta permainan actor-¬aktor dalam (rencana) pembangunan tersebut. Untuk mendukung penelitian ini, dilakukan penghimpunan data dari seluruh pelaku yang terkait mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 2001. Dari data berdasarkan fakta yang diperoleh, menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura mengindikasikan adanya tarik-menarik kepentingan antara negara, swasta dan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut walaupun telah berlangsung kurang lebih 10 tahun akhirnya mengalami kegagalan. Kegagalan kebijakan ini ditelaah secara teoritik dari perspektif ekonomik-. politik yang dikembangkan oleh Robert H Bates, diperoleh kesimpulan : 1.Adanya ambisi negara yang terselubung dalam melaksanakan kehendaknya pada kewenangan / kepentingan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan industrialisasi di Pulau Madura. 2. Adanya keberpihakan Negara (Presiden) pada konglomerat tertentu dengan memberikan kemudahan dan fasilitas untuk membangun industri di Madura, sementara disisi lain juga mengangkat tokoh masyarakat Madura-Mohammad Noer menjadi koordinator dan pelaksana proyek yang dikenal memiliki kedekatan dengan konglomerat yang berseberangan dengan pimpinan negara (Presiden). 3. Ingin dilibatkan lebih jauh ulama Madura sebagai representasi masyarakat Madura dalam kebijakan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan industrialisasi di Madura. Penelitian ini mensyaratkan perlunya penyempurnaan atas kebijakan ini, agar pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dapat terealisir.

Actions (login required)

View Item