YOSE FERNANDO SALAINTI, 030310311 N (2008) LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK NOTARIIL DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI SUATU UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK ATAS TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-salaintiyo-7233-tmk430-t.pdf Download (324kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-salaintiyo-7020-tmk4308.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Lembaga pemberian kuasa bukan merupakan suatu hal yang baru dalam tatanan hukum Indonesia, sejak berkembang dan bertambahnya kebutuhan hukum, seseorang akan selalu memanfaatkan lembaga pemberian kuasa. Kuasa mutlak adalah merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian, berlandaskan Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengakui adanya kebebasan berkontrak, walaupun tidak ada satu Pasal pun dalam BW yang mengatur tentang kuasa mutlak, sehingga larangan penggunaan kuasa mutlak melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1982 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Apabila kita perhatikan dalam pembahasan di atas maka proses pemberian kuasa mutlak ini dalam pengalihan hak atas tanah khususnya dalam Jual Beli tanah dapat merugikan si pemberi kuasa karena banyak diantara penerima kuasa mutlak ini menyalahgunakan kuasa yang mereka terima untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi pemberi kuasa atau pemilik tanah yang tanahnya dialihkan dengan kuasa mutlak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyampaikan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Actions (login required)

View Item