KONFLIK KEPENGURUSAN GANDA PARTAI POLITIK (Analisis Kasus PKB Banyuwangi)

IWAN RACHMAD SOETIJONO, 090315030 M (2006) KONFLIK KEPENGURUSAN GANDA PARTAI POLITIK (Analisis Kasus PKB Banyuwangi). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2008-soetijonoi-6858-th2407-k.pdf

Download (422kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2008-soetijonoi-6858-th2407.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Thesis ini berjudul konflik kepengurusan ganda di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ada 2 (dua) pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu : (1) Bagaimanakah putusan yang harus ditetapkan oleh Pemerintah (c.q. Departemen Hukum dan HAM) dalam menghadapi konflik kepengurusan ganda di tubuh PKB yang didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 itu ? (2) Bagaimana seharusnya KPU Kabupaten Banyuwangi menetapkan secara yuridis kepengurusan DPC PKB Kabupaten Banyuwangi yang sedang berkonflik itu ? Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan konsep hukum yang baik untuk mengantisipasi keputusan hukum yang harus ditetapkan sebagai akibat konflik kepengurusan ganda di tubuh partai politik. Di samping itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemikiran secara yuridis yang terkait dengan pengaturan konflik kepengurusan ganda partai politik di Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini, pertama adalah untuk mengkaji keputusan yang harus ditetapkan oleh Departemen Hukum dan HAM untuk memecahkan konflik kepengurusan PKB yang didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Kedua, untuk mengkaji keputusan yang harus ditetapkan secara yuridis oleh KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memecahkan konflik kepengurusan ganda di PKB Kabupaten Banyuwangi. Penelitian studi kasus ini dirancang sebagai studi hukum dengan pendekatan analisis penelitian hukum normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dari bahan¬bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut : pertama, pemerintah (Departemen Hukum dan HAM) harus mengambil keputusan salah satu dari kepengurusan ganda di PKB yang harus didaftar sebagai kepengurusan yang sah. Pemerintah tidak boleh mengambil keputusan yang mengambang, karena itu merupakan pelanggaran dari prinsip negara hukum modern (negara kesejahteraan) sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia keempat. Kedua, KPU Kabupaten Banyuwangi seharusnya menggunakan putusan pengadilan yang bersifat tetap (inkraag van gewijsde) untuk menetapkan salah satu kepengurusan ganda di PKB Kabupaten Banyuwangi sebagai kepungurusan yang sah. Direkomendasikan agar pengaturan mekanisme pendaftaran partai politik di bawah Departemen Hukum dan HAM dibenahi, termasuk juga, pengaturan tentang masalah-masalah yang terkait dengan keputusan KPU untuk menetapkan keabsahan salah satu kepengurusan ganda partai politik untuk mendaftarkan calon bupati dan calon wakil bupati.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 24/07 Soe k
Uncontrolled Keywords: conflict of double leadership of the PKB
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana
Creators:
CreatorsEmail
IWAN RACHMAD SOETIJONO, 090315030 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHarjono, Dr., S.H., MCL.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 14 Jun 2017 17:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34521
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item