Retno Susanti, 03051638 N
(2007)
Konsekuensi Hukum Penggunaan Norma Perhitungan dan Pembukuan Dalam Menentukan Penghasiln Netto Pajak Penghasilan Notaris.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Penggunaan Norma Penghitungan dalam menentukan penghasilan neto bagi seorang Notaris, akan menghasilkan perhitungan yang lebih besar daripada penggunaan atau penyelanggaraan pembukuan, karena Notaris selalu dianggap menghasilkan penghasilan neto sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari kegiatan yang dilakukan, hal tersebut sesuai dengan KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 yang menetapkan bahwa norma penghitungan untuk Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang hukum khususnya notaris adalah sebesar 55 % (lima puluh lima persen). Dengan diundangkannya Undang-undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Wajib Pajak diarahkan untuk menggunakan atau menyelenggarakan pembukuan dalam menentukan penghasilan neto, karena akan mendapatkan perhitungan yang sesuai dengan keadaaan dan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak sebagai wujud peran sertanya membiayai negara dan pemerintahnya. Penyelenggaraan pembukuan dalam menentukan penghasilan neto akan lebih menguntungkan Wajib Pajak apabila diselenggarakan dengan benar dan taat asas .
Actions (login required)
 |
View Item |
