KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI HAK ATAS TANAH BAGI BADAN HUKUM

LUCIUS ANDIK RAHMANTO, 030510559 N (2009) KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI HAK ATAS TANAH BAGI BADAN HUKUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2009-rahmantolu-10924-tmk520-k.pdf

Download (282kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2009-rahmantolu-9864-tmk5209.pdf
Restricted to Registered users only

Download (485kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perolahan hak atas tanah yang dilakukan oleh suatu Badan Hukum walaupun dilakukan dengan memperhatikan aspek kepentingan rakyat pada umumnya dengan jalan memberikan pengaturan mengenai pertimbangan teknis tata guna tanah, namun demikian prosedur sertipikasi tanahnya masih terdapatnya proses yang cukup panjang dan melelahkan melewati petugas yang cukup banyak baik pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ataupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Terdapatnya disharmonisasi peraturan di bidang pertanahan dan hukum acara peradilan telah menyebabkan banyaknya sengketa tanah yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan di lembaga peradilan baik Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara yang menunjukkan pula betapa rentannya kekuatan pembuktian sertipikat sebagai bukti perolehan hak atas tanah bagi Badan Hukum sekaligus lemahnya perlindungan hukum yang diberikan kepada Badan Hukum atas sertipikat hak atas tanahnya sebagai alat bukti yang kuat. Diperlukan reformasi birokrasi di bidang pertanahan agar prosedur dan proses sertipikat tanah bagi badan hukum dapat dijalankan dengan efektif dan efisian baik dari segi waktu maupun biaya termasuk reformasi birokrat agar tercipta birokrat pertanahan yang bertanggung jawab sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah. Diperlukan suatu terobosan hukum berkaitan dengan masih adanya disharmonisasi peraturan di bidang pertanahan dan hukum acara peradilan dengan membentuk suatu peradilan Ad Hoc dengan diberikan ama �Pengadilan Agraria� yang saat ini merupakan kebutuhan sangat mendesak guna mewujudkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi badan hukum.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB TMK 52 / 09 Rah k
Uncontrolled Keywords: Hak Atas Tanah; Sertipikat
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
LUCIUS ANDIK RAHMANTO, 030510559 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEman Ramelan, Prof. Dr., S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 11 Oct 2016 03:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34687
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item