EKSISTENSI DAN FUNGSI P4-D DALAM SENGKETA HUBUNGAN KERJA

Bambang Heryanto, 099913264 M (2003) EKSISTENSI DAN FUNGSI P4-D DALAM SENGKETA HUBUNGAN KERJA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
jiptunair-gdl-s2-2003-heryanto2c-641-sengketa-th_15-03.pdf

Download (234kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
jiptunair-gdl-s2-2003-heryanto2c-641-sengketa-th_15-03-min.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini didasarkan pada penelitian mengenai sengketa hubungan kerja yang sering terjadi antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan perburuhan dibedakan atas perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Kedua jenis perselisihan itu dapat mengganggu ketertiban umum dan kepentingan negara. Oleh karena itu pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964 (Peimitusan Hubungan Kerja). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif, dengan mengkaji norma-norma atau aturanaturan yang berlaku untuk melandasi penyelesaian sengketa hubungan kerja. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Putusan P4-D Semarang Jawa Tengah, P4.D Surabaya Jawa Timur yang mcngungkapkan bahwa, sengketa aritara peker:ja dengan pengusaha dapat mengancam buruh terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Upaya banding ke P4-P kemudian apabila tidak puas dapat melanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (banding administratif), bagi buruh merupakan pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu pada kenyataannya, perlindungan hukum dan perlindungan majikan terhadap buruh di Indonesia masih lemah. Upaya untuk mengatasi penyelesaian sengketa hubungan kerja antara buruh dan majikan dapat menggunakan Altematif Dispute Resolution atau ADR, yang merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sistem ADR dapat dilakukan dengan cara Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi. Hal ini untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanpa merugikan pihak-pihak yang bersengketa atau win-win solution. Di dalam Putusan P4-D Surabaya yang mengabulkan tllntutan pengusaha untuk menjatuhkan PHK, kemudian putusan P4-P pengusaha hams memperkerjakan buruhnya, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu menangguhkan Putusan P4-P. Peristiwa di atas menunjukkan bahwa Putusan P4-D, P4-P dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) tidak ada kesinkronan dalam putusannya. Hal ini menyebabkan bahwa pemrosesan di P4-D, P4-P dan PTUN memperpanjang waktu yang mengakibatkan biaya tinggi. Oleh karena itu hasil seminar tentang Penyelesaian Sengketa Perburuhan di Jakarta, mengusulkan perlunya di bentuk Peradilan Perburuhan, yang diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya murah. </description

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 15/03 Her e
Uncontrolled Keywords: LABOR DISPUTES, working relation
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Bambang Heryanto, 099913264 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorMOCH. ISNAENI, Prof. Dr. SH. MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 2016
Last Modified: 11 Jul 2017 15:23
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34838
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item