STUDI DESKRIPTIF - ANALITIS MENGENAI DESENTRALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL PADA BAPPEKO SURABAYA

M. Yafis Sulaiman, 099913382M (2002) STUDI DESKRIPTIF - ANALITIS MENGENAI DESENTRALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL PADA BAPPEKO SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2.pdf

Download (564kB) | Preview
[img]
Preview
Text (HALAMAN DEPAN)
jiptunair-gdl-s3-2004-sulaiman2c-1003-masyarakat-tps_13-03-HLM.pdf

Download (376kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
jiptunair-gdl-s3-2004-sulaiman2c-1003-masyarakat-tps_13-03-FULL.pdf

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
jiptunair-gdl-s3-2004-sulaiman2c-1003-masyarakat-tps_13-03-LAMP.pdf

Download (87kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sampai saat ini, isu mengenai adanya pergeseran paradigma pembangunan daerah dari pendekatan top-down planning menuju bottom-up planning berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal menjadi tema pokok dalam setiap diskusi, baik dikalangan akademisi maupun praktisi. Penelitian ini mencoba untuk mencari jawaban dan rekomendasi menyangkut berbagai aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan otonomi daerah, yang mulai diberlakukan secara serentak per 1 Januari 2001. Adapun kerangka berpikir di dalam penelitian ini didasarkan pada dua asumsi pokok. Pertama. secara prinsipil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses perencanaan pembangunan. Kedua. adanya perasaan skeptis dari stakeholders lokal menyangkut tingkat kesungguhan dari pemerintah pusat untuk mendesentralisasikan sebagian wewenang yang dimilikinya kepada daerah. Hal tersebut terbukti dari belum terbentuknya peraturan pelaksana secara memadai dan proporsional yang menyertai kehadiran undang-undang otonomi daerah. Penelitian yang mengambil domain di Kota Surabaya ini dimaksudkan untuk memecahkan dua permasalahan krusial yang selalu memicu munculnya kontroversi. Pertama. apakah terjadi pergeseran yang signifikan dengan strategi perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya saat ini. Kedua. bagaimanakah mekanisme yang efektif dan efisien untuk merancang strategi perencanaan pembangunan kota berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan temuan data di lapangan yang dikombinasikan dengan. rumusan teori-teori mengenai desentralisasi, otonomi daerah, perencanan pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, maka dari telaah kritis yang dilakukan, mengarah pada dua kesimpulan penting. Pertama. bahwa strategi perencanaan pembangunan Kota Surabaya di era otonomi daerah seperti sekarang ini adalah perpaduan secara sinergis antara pola top-down planning dan bottom-up planning berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyakat lokal. Kedua. mekanisme yang efektif dan efisien untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam perencanan pembangunan kota adalah masyarakat diajak untuk melakukan pengkajian secara menyeluruh tentang program/ proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan didampingi oleh organisasi independen. Hasil dari semua kesepakatan yang diambil pada tingkat kelurahan akan menjadi bahan diskusi ditingkat kecamatan sampai dengan tingkat kota. Keputusan rapat koordinasi di tingkat kota inilah yang akan menentukan apakah program /proyek yang diusulkan oleh masyarakat lokal dapat terealisasi ataukah tidak. Berangkat dari pemahaman seperti ini, dapatlah direnungkan dan kemudian kita evaluasi, apakah pendekatan perencanan pembangunan Kota Surabaya berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat hanya merupakan wacana, ataukah realita. Berdasarkan hasil analisis akhir, terdapat beberapa prasyarat urgen agar mekanisme perencanaan pembangunan berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien : pertama, adanya perubahan kebijakan yang selama ini cenderung bersifat deskriminatif dan mengukuhkan berjalannya pola top-down planning. Kedua, penguatan ketiga aktor (pelaku) kunci pembangunan kota, yaitu masyarakat lokal, swasta, dan Pemerintah Kota. Ketiga, pengembangan komunikasi yang efektif dan efisien baik vertikal maupun horisontal antar berbagai elemen di atas. Keempat, adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dan tingkatan. </description

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TPS.13/03 Sul s
Uncontrolled Keywords: Decentralization, regional autonomy, development planning, society participation and empowerment, top-down planning, bottom-up planning.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
M. Yafis Sulaiman, 099913382MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorL. DYSON, Dr.,Drs.,P.M.AUNSPECIFIED
ContributorRACHMAH IDA, Dra.,M.A.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Jun 2017 18:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35008
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item