PENYELESAIAN HUKUM MASALAH PENGELOLAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT OLEH INVESTOR SEBAGAI PIHAK KETIGA

ANDI HAERIL SUMANGE, - (2004) PENYELESAIAN HUKUM MASALAH PENGELOLAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT OLEH INVESTOR SEBAGAI PIHAK KETIGA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (ABSTRAK)
TMK 27 - 03 Sum p - ABSTRAK.pdf

Download (600kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
TMK 27 - 03 Sum p - DAFTAR ISI.pdf

Download (25kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
TMK 27 - 03 Sum p - DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (46kB)
[img] Text (FULLTEXT)
TMK 27 - 03 Sum p - FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only until 15 July 2022.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Selama era Orde Baru yang lalu banyak tanah ulayat yang diperlukan untuk proyek-proyek pernbangunan yang membutuhkan tanah yang luas, seperti perkebunan yang besar dan penguasaan hutan. Pengambilan tanah ulayat tidak selalu mengindahkan asas asas dan ketentuan ketentuan hukum mengenai cara memperoleh tanah ulayat. Dalam pengambilan tanah ulayat tersebut pada masa yang lalu terkadang dilakukan dengan cara cara pemaksaan dan tidak. memenuhi rasa keadilan. Akhir akhir ini tuntutan masyarakat Minangkabau tentang tanah hak ulayat mereka meningkat tajam, terhadap tanah hak ulayat mereka yang dikuasal oleb Investor, baik oleh Investor Negeri maupun oleh Investor Swasta. Tuntutan mereka bertuiuan agar sebagian atau seluruhnya tanah ulayat tersebut yang telah diganti alas haknya menjadi Hak Guna Usaha setelah habis jangka waktunya yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun dikembalikan kepada mereka dan selanjutnya negosiasi kembali antara Investor dan bekas pemilik tanah ulayat apakah Hak Guna Usaha tersebut dapat diperbaharui dan di perpanjang atau tidak, tergantung dari keinginan bekas pemilik, tanah ulayat. Akan tetapi tanah hak ulayat yang menurut peraturan hukum yang berlaku dikuasal oleh negara agar masyarakat tidak merasa dirugikan sebaiknya pernerintah membangun fasilitasfasilitas yang dapat meningkatkan kehidupan,kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat hukun adat. Status hak atas tanah ulayat harus dipastikan secara hukum. guna menjamin kekuatan baik bagi masyarakat, Pernerintah, Investor, maupun Penegak Hukum.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: TMK 27/03 Sum p (tidak ada file full text dan abstrak)
Uncontrolled Keywords: ADAT LAW ; LAND REFORM
Subjects: H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT51-65 Human settlements. Communities
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief > HV3176-3199 Special classes. By race or ethnic group
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1112-1116 Investments
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB400 Ritual law. Religious observances and rituals
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ANDI HAERIL SUMANGE, -UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2016
Last Modified: 15 Jul 2019 05:22
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35015
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item