FUNGSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN SEBAGAI FUNGSI PEMERINTAHAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PENGUJIAN KEABSAHAN PENGGUNAAN WEWENANG PENYIDIKAN DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Wilhelmus Lingitubun, 099813002M (2003) FUNGSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN SEBAGAI FUNGSI PEMERINTAHAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PENGUJIAN KEABSAHAN PENGGUNAAN WEWENANG PENYIDIKAN DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
jiptunair-gdl-s2-2004-lingitubun2c-1043-penuntutan-th_28-03.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2.pdf

Download (234kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Norma kewenangan publik pada dasamya ada 3 (tiga) macam, yaitu wewenang pembentukan undang undang (wewenang legislative), wewenang kehakiman (wewenang judiciary), wewenang pemerintahan (wewenang executive). Penyidikan dan penuntutan berada dibawah wewenang pemerintahan dan fungsi penyidikan dan penuntutan merupakan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum. Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan dan penuntutan tidak tertutup kemungkinan melahirkan perbuatan sewenang wenang dan perbuatan penyalahgunaan wewenang, Sebagai barometer untuk menguji apakah perbuatan pejabat penyidik dan perbuatan pejabat penuntut umum telah berbuat sewenang wenang dan telah berbuat penyalahgunaan wewenang adalah norma umum hukum administrasi tertulls dan tidak tertulis. Norma umum hukum administrasi tertulis terdapat di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara &amp; ketentuan pasal 1365 BW, sedangkan norma umum hukum administrasi tidak tertulis berupa asas asas umum pemerintahan yang baik. Perbuatan sewenang wenang dan perbuatan penyalahgunaan wewenang oleb pejabat penyidik dan pejabat penuntut umum merupakan sengketa tata usaha negara dan digolongkan sebagai perkara Praperadilan, penyelesaiannya melalui peradilan umum, seharusnya dapat diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan dogmatis, langkah penelitian menggunakan sistem kartu untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. </description

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 28/03 Lin f
Uncontrolled Keywords: Arbitrary action&amp; authority misuse. The general norm of Administrative Law
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Wilhelmus Lingitubun, 099813002MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorPHILIPUS M. HADJON, Prof.,Dr.,S.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Sep 2016 06:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35032
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item