Machmud, 090110063MH (2003) UPAYA PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PELABUHAN TANJUNG PERAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JO. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 UNTUK MENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL PELABUHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2004-machmud-925-thb_03-04.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 4.pdf Download (383kB) | Preview

Abstract

Pemberian hak pengelolaan atas tanah kepada. PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III oleh Negara dan pemanfaatan tersebut untuk pergudangan, bongkar muat, pelabuhan peti kemas , perkantoran, perumahan dan sebagainya. Mengingat keterbatasan luas tanah untuk pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, diharapkan dalam memanfaatkan tanah tersebut dapat dilakukan secara efektif dan effisien, untuk menunjang kegiatan operasional pelabuhan. Pengelolaan yang dimiliki oleh PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III, sebagian diberikan pada pihak III dipergunakan untuk perumahan. Dalam pemanfaatan sebagian tanah dengan hak pengelolaan untuk perumahan dirasa kurang menunjang kegiatan operasional pelabuhan. Pemanfaatan tanah hak pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya perlu dilakukan suatu upaya agar dapat lebih efektif dan effisien, sehingga tanah tersebut benar-benar dapat menunjang kegiatan operasional pelabuhan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana prosedur perolehan, upaya pemanfaatan tanah hak pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, bagaimana langkah yang dapat ditempuh agar upaya pemanfaatan tanah tersebut dapat berjalan secara efektif dan effisien sehingga dapat menunjang kegiatan operasional Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya? Pendekatan masalah yang digunakan dalam tesis ini adalah statue approach, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada peraturan perundang undangan, dan conceptual approach yaitu pendekatan yang mendasarkan pada pendapat para ahli hukum. Dari hasil pembahasan yang dilakukan, maka prosedur perolehan tanah dengan hak pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya oleh PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III melalui permohonan secara tertulis dengan melengkapi keterangan pemohon kepada Menteri Negara Agraria melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat. Apabila dari hasil penelitian diketahui bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat, maka permohonan tersebut dikabulkan. Upaya yang ditempuh oleh PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III untuk meningkatkan pemanfaatan tanah hak pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan permasalahan yang timbul yaitu adanya pengguna yang belum juga mengembalikan tanah kepada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III sementara jangka waktu penggunaan telah berakhir adalah dengan cara kekeluargaan, yaitu meminta kepada pengguna untuk menyerahkannya dan pengguna akan menerima penggantian nilai bangunan yang ada kepada pengguna.

Actions (login required)

View Item