TANGGUNG JAWAB SEORANG NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK SECARA PROFORMA

Peggy Desiana, 030110193 (2003) TANGGUNG JAWAB SEORANG NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK SECARA PROFORMA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
1.pdf

Download (480kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Fulltext)
35117.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa notaris (klien) yakni dengan melihat semakin maraknya pembuatan akta otentik yang dibuat secara proforma. Namun maraknya pembuatan akta otentik secara proforma tersebut tidaklah mengartikan bahwa pembuatan akta sedemikian adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja, namun kita tetap harus bersikap obyektif semaksimal mungkin memandang praktek pembuatan akta proforma tersebut dari sisi yuridis. Hal ini mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran akta otentik sebagai alat bukti yang sempuma untuk mendalilkan meneguhkan hak seseorang bahkan membantah hak orang lain. Selain pemahaman mengenai arti penting dari akta otentik, maka dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menyandang jabatan itu sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan suatu akta otentik yang bermutu, artinya kekuatannya sebagai alat bukti yang sempuma diakui oleh hukum. Atas pertimbangan inilah dapat dipahami bahwa penelitian ini berfokus kepada akta otentik itu sendiri maupun notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya. Akta otentik yang dibuat secara. proforma, ditinjau dari syarat-syarat sahnya pembuatan akta otentik yang meliputi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tinjauan mengenai kekuatan pembuktian akta otentik dan juga mengenai fungsi dan peran akta otentik, maka dapat dikatakan bahwa akta proforma tersebut adalah tidak sah mengingat akta sedemikian mempunyai kausa yang palsu, tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil, bahkan praktek pembuatan akta proforma tersebut telah menunjukkan bahwa fungsi dan peran akta otentik telah diselewengkan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Akibat dari predikat bahwa akta proforma adalah akta yang tidak sah, maka akta proforma tersebut adalah batal demi. hukum dan batalnya disini tetap membutuhkan konstatir dari hakim. Sedangkan mengenai status contre lettrenya, yang merupakan alat indikator yang menunjukkan bahwa telah dibuat akta otentik secara proforma, menjadi ikut batal demi hukum dengan dibatalkannya akta proforma tersebut, dengan alasan bahwa contre lettre tersebut tidak mempunyai kausa. Sedangkan terhadap notaris itu sendiri sebagai pejabat yang membuat akta proforma tersebut dianggap bertanggung gugat karena adanya kesalahan dimana tanggung gugat tersebut bisa didasarkan atas wanprestasi maupun onrechtmatige daad. Bahkan, perbuatan notaris yang membuat akta proforma tersebut dapat dijangkau oleb Hukum Pidana, Hukum Perdata, Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris, dengan konsekuensi sanksi yang berbeda-beda.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TMK.08/04 Des t
Uncontrolled Keywords: NOTARIES
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
Peggy Desiana, 030110193UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH.Machsoen Ali, S.H.,MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 06 Jun 2017 18:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35117
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item