PENGATURAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN TANAH ATAU BANGUNAN SERTA UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA DAN FUNGSI PPAT DALAM PELAKSANAANNYA

Oetari Rahayu, 030010093N (2003) PENGATURAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN TANAH ATAU BANGUNAN SERTA UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA DAN FUNGSI PPAT DALAM PELAKSANAANNYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2.pdf

Download (455kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Fulltext)
35118.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan melalui penjualan disyaratkan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT, maka pemungutan PPh rnelibatkan PPAT. Keterlibatan PPAT sangat penting, karena PPAT pihak yang mengetahui terjadi peralihan hak atas tanah dan atau bangunan. PPAT berwenang menandatangani akta jual beli, apabila dibuktikan adanya setoran pembayaran PPh yang besarnya 5% dari NJOP. Apabila NJOP lebih besar dari Rp 60.000.000,00, PPh dibayarkan seketika. Apabila kurang dari Rp 60.000.000,00, maka pemhayaran PPh diberi tenggang waktu sampai akhir tahun pajak. Wewenang PPAT meminta kepada penjual membuktikan telah dilakukan pembayaran PPh dirasa sangat efektif. Apabila PPAT tidak meminta kepada penjual untuk membuktikan telah dilakukan pembayaran PPh, dapat terjadi penjual tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat pentingnya fungsi PPaT, maka perlu ditekankan pemberian tugas dan wewenang PPAT mewajibkan penjual terlebih dahulu membayar PPh sebelum menandatangani akta, sehingga UUPPh berjalan sesuai dengan harapan. Permasalahan yang dikemukakan adalah, bagaimanakah pengaturan pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, serta bagaimanakah upaya penegakan hukum atas penyimpangan terhadap prosedur pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang melalui jual beli dan bagaimana fungsi PPAT dalam pemungutan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian, maka penghasilan yang diperoleh dari pengalihan berupa penjualan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan objek pajak dari PPh, sehingga penjual wajib membayar PPh sebesar 5% dari NJOP. Implementasi pengaturan PPh pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, PPAT adalah. pihak yang melakukan pemungutan. Dalam pembayaran PPh dapat terjadi penyimpangan yang menyebabkan PPh tidak terbayar atau terbayar tetapi tidak sebesar yang seharusnya dibayar. Dalam hal terjadi penyimpangan, para pelaku dapat dijatuhi sanksi baik administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang perpajakan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TMK.09/04 Rah p
Uncontrolled Keywords: INCOME TAX , LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
Oetari Rahayu, 030010093NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Moch. Isnaeni, PROF.,Dr.,S.H.,MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 06 Jun 2017 18:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35118
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item