IJIN PEMAKAIAN TANAH YANG DIBERIKAN KEPADA WARGA SURABAYA DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Dyana Wulan Sari, 030110142N (2003) IJIN PEMAKAIAN TANAH YANG DIBERIKAN KEPADA WARGA SURABAYA DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
51. Abstrak TMK 30-04 Sar i.pdf

Download (275kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Fulltext)
35163.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Pasal 16 UUPA tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan hak pengelolaan. Hak ini mendapatkan pengakuan dalam UUPA dalam penjelasan umum II/2 yang menyatakan secara implisit bahwa negara dapat memberikan pengelolaan kepada departemen, daerah swatantra, maupun jawatan. Hak pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara membawa konsekuensi bahwa pemegang hak pengelolaan tidak hanya memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki bagi keperluan usahanya saja, akan tetapi ia juga harus menjalankan sebagian kewenangan negara (menjalankan kewenangan publik ). Hak Pengelolaan ini kewenangannya dapat dilimpahkan kepada daerah swatantra, instansi maupun pemerintah daerah. b. Sejalan dengan hal tersebut, Hak pengelolaan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu yang sudah memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan dan pemberian ijin pemakaian. Pada Pemberian Izin Pemakaian Tanah, pemegang izin hanya memiliki hak untuk menempati tanah tersebut disertai dengan kewajiban untuk membayar retribusi. Tuntutan warga terhadap hak atas tanah di atas tanah tersebut, dapat diberikan hak pakai dengan hak guna bangunan. Untuk hak milik, diperlukan prosedur yang lebih rumit.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TMK 30/04 Sar i
Uncontrolled Keywords: land use
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8111-8123 Government policy. State supervision
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Dyana Wulan Sari, 030110142NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorHJ. Sri Hajati, Dr.,SH.,M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 06 Jun 2017 20:07
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35163
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item