FUNGSI NOTARIS DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK UNDIAN BERHADIAH

Siti Aisyah, 030110183N (2003) FUNGSI NOTARIS DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK UNDIAN BERHADIAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
jiptunair-gdl-s2-2004-aisyahsiti-1097-tmk_42-04.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
3.pdf

Download (426kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Seseorang yang memperoleh hadiah dari undian, maka hadiah tersebut merupakan suatu penghasilan, oleh karena itu orang yang memperoleh hadiah dari undian merupakan wajib pajak PPh yang harus membayar pajak. Dalam pelaksanaan undian berhadiah adakalanya mengikutsertakan notaris. Keberadaan notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya memiliki fungsi tertentu. Dalam pembayaran pajak undian berhadiah tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak undian berhadiah. Bentuk penyimpangan dalam pajak undian berhadiah yaitu tidak dibayarkannya pajak undian berhadiah atau dibayar tetapi tidak sesuai. Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah pengaturan tentang undian berhadiah dan pemungutan pajak undian berhadiah yang terkait dengan fungsi jabatan notaris, dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul dan upaya penegakannya bila terjadi penyimpangan berupa tidak dilakukannya pembayaran pajak undian berhadiah? Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan terhadap masalah dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan PP No. 132 Tahun 2000. Jawaban permasalahan setelah dilakukan pembahasan dalam tesis ini adalah, bahwa pelaksanaan pemungutan pajak undian berhadiah dilakukan berdasarkan pasal 2 PP No. 132 Tahun 2000. Keberadaan notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah mempunyai fungsi yaitu mensaksikan dan menyatakan sah atau tidak, serta membuat berita acara dimana berita acara tersebut merupakan akta otentik. Dalam hal terjadi penyimpangan pada pembayaran pajak undian berhadiah oleh penyelenggara, maka penyelenggara dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pelunasan pajak disertai dengan denda dan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g UU Nomor 16 Tahun 2000, dimana hal ini merupakan bentuk penegakan hukum dalam pembayaran pajak undian berhadiah yang merupakan bagian dari PPh. </description

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 42/04 Ais f
Uncontrolled Keywords: NOTARIES; TAX COLLECTION
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4113-4601 Property tax
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
Siti Aisyah, 030110183NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHJ. Sarwarini, Dr.,S.H.,M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 16 Sep 2016 03:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35187
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item