KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN BAKU

Henalda Fitrika, 030110167 N (2004) KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN BAKU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
jiptunair-gdl-s2-2005-fitrikahen-1564-tmk_79-04.pdf

Download (685kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
jiptunair-gdl-s2-2005-fitrikahen-1564-tmk_79-04.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam era yang semakin maju, perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi juga turut berkembang. Dalam ikut menyiasati perkembangan jaman, maka Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang harus mampu menggalakkan sarana sarana pendukungnya. Antara lain 'buku' sebagai bahan bacaan dan sumber informasi utama yang paling mudah diperoleh. Sebagai jendela dunia, buku memegang peranan pokok dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu perlu pengadaan buku buku yang baik dan bermutu, yaitu buku yang dapat membuat pembacanya menjadi lebih baik setelah membaca buku tersebut. Proses pembuatan sebuah buku dari mulai penciptaan sampai beredar di masyarakat memerlukan proses yang rumit serta waktu yang panjang. Dari mulai proses karya yang dilakukan oleh pengarang sampai proses edit, penyuntingan, pencetakan dan pemasaran yang dikelola oleh penerbit. Semua proses tersebut harus dikelola secara profesional, sehingga sulit jika harus ditangani secara pribadi oleh pengarang. Pengarang yang telah memiliki naskah yang siap cetak akan menawarkan naskahnya kepada penerbit. Selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan. surat perjanjian penerbitan buku oleh para pihak. Surat perjanjian penerbitan buku sendiri merupakan surat perjanjian antara pengarang dan penerbit buku yang memuat kesepakatan serta hak dan kewajiban para pihak. Di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengatur mengenai perjanjian penerbitan buku, baik format maupun isinya. Sehingga secara umum masih berpedoman pada Buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Selain itu juga mengacu pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam prakteknya, perjanjian penerbitan buku berkembang menjadi suatu perjanjian baku. Yaitu suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul klausulnya ditentukan oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan hukum lebih kuat, dan pihak lainnya pada dasamya tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi. Dalam hal ini penerbit berada di pihak yang lebih kuat sedangkan pengarang berada di pihak yang lemah. Tiap tiap penerbitan mempunyai bentuk perjanjian penerbitan sendiri sendiri, yang berbeda dengan penerbitan lainnya. Juga mengenai materi tentang hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya, semua ini tergantung pada kebijaksanaan penerbitan itu sendiri sekaligus kemampuan negosiasi masing masing pihak. Bagi pengarang yang sudah punya nama dan karyanya menarik maka dia mempunyai kesempatan lebih luas untuk mempertahankan haknya, sedangkan untuk pengarang pemula ada kecenderungan untuk menerima begitu saja klausul klausul dalam perjanjian tersebut. Karena bagi pengarang pemula, adalah suatu kebanggaan tersendiri jika bukunya diterbitkan oleh penerbit dan beredar secara luas di pasaran. Dalam suatu perjanjian, para pihak selalu menghindari terjadinya wanprestasi di antara para pihak. Namun, walaupun selalu dihindari kemungkinan terjadinya wanprestasi tetap selalu ada. Untuk mengantisipasinya, maka dalam setiap perjanjian dicantumkan klausula yang menerangkan bagaimana seandainya sampai terjadi wanprestasi. Penyelesaian awal selalu diusahakan untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena cara ini adalah cara yang paling mudah dan juga murah. Namun seandainya tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka diusahakan dengan cara meminta bantuan pihak ketiga/arbiter. Biasanya yang menjadi pihak ketiga adalah penerbit lain, pengarang lain, atau perwakilan dari organisasi profesi seperti IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). jika cara kedua tidak juga membuahkan hasil, maka dengan terpaksa harus ditempuh alternatif terakhir yaitu dengan cara menyelesaikannya di pengadilan, yang biasanya ditentukan di pengadilan tempat kedudukan penerbit. Cara ini memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, karena itulah kalau memungkinkan kita harus menghindarinya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KK KKB TMK 79/04 Fit k
Uncontrolled Keywords: COPYRIGHT
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1401-1578 Intellectual property > K1411-1485 Copyright
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB810-962.8 Obligations. Contracts and transactions
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Henalda Fitrika, 030110167 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorH. Machsoen Ali, S.H., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2016
Last Modified: 26 Sep 2016 12:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35378
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item