MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA BERDASARKAN KETENTUAN UU NOMOR 21 TAHUN 2001

SOPIUS L. WANANE, 090210128 (2004) MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA BERDASARKAN KETENTUAN UU NOMOR 21 TAHUN 2001. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
A4WAN.pdf

Download (71kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
jiptunair-gdl-s2-2005-wananesopi-1712-thp_04-05.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, scrta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan daerah, maka timbul impian setiap daerah untuk berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat di daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dan tentunya mayarakat yang ada di daerah Provinsi Papua sangat mengharapkan adanya Kebijakan Penyelenggara Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Papua yang selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahtaraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakkan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Dalam tulisan ini secara singkat dibahas tentang berbagai kebijakan yang diperlukan pemerintah pusat melalui Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Papua, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam implementasinya akan dibentuk Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP 04/05 Wan m
Uncontrolled Keywords: Pemerintah Pusat dan Daerah - Tindakan Lembaga MRP - Subyek Hukum.
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General) > H61-97 Policy sciences
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8751-9295 Life insurance > HG8901-8914 Government policy. State supervision
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana
Creators:
CreatorsEmail
SOPIUS L. WANANE, 090210128UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTatiek Sri Djatmiati, -UNSPECIFIED
ContributorPhilipus M Hadjon, -UNSPECIFIED
Depositing User: Tn Joko Iskandar
Date Deposited: 2016
Last Modified: 27 Sep 2016 17:23
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35425
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item