PENGEMBANGAN MODEL INSENTIF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK : STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROPINSI PAPUA

BOBIRUS YIKWA, 090114582 M (2008) PENGEMBANGAN MODEL INSENTIF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK : STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROPINSI PAPUA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-yikwabobir-467-tps_61_05 ABSTRAK.pdf

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-yikwabobir-467-kkbkk-2-k.pdf

Download (420kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Asas desentralisasi yang dipakai dalam undang-undang tersebut pada hakekatnya mempunyai beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi, memperkuat rasa tanggung jawab, dan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka aspek pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Karena pemerintah daerahlah yang sebenarnya mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah berarti pelayanan menjadi salah satu bagian yang harus dijadikan Ujung tombak pelaksanaannya. Beberapa daerah telah mencoba untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya Pemerintah Kota Surabaya membuka posko pelayanan keluhan masyarakat yang beranggotakan 16 orang. Dan saluran yang dipakai adalah on-line melalui sebuah alamat e-mail. Usaha-usaha peningkatan dan perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat perlu didukung adanya pegawai yang ahli, peduli, dan bersemangat. Untuk mewujudkan pegawai seperti itu berbagai cara dapat ditempuh salah satunya adalah pemberian insentif. Dengan harapan, bahwa pegawai terdorong motivasi kerjanya karena mendapatkan insentif tersebut. Penelitian ini mengajukan beberapa masalah, yaitu (1) bagaimana model insentif yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua, (2) bagaimana kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua dengan adanya model insentif tersebut. Untuk mendapatkan jawaban masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode observasi dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Kuisioner yang diajukan bersifat tertutup, dengan kata lain pilihan ganda. Sementara untuk wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang longgar dengan harapan memperoleh jawaban lebih mendalam. Beberapa masalah yang ditemukan dari kuisioner dapat diteliti mendalam melalui wawancara. Selama beberapa bulan melakukan penelitian dan berakhir bulan Desember 2004, penelitian ini menemukan beberapa temuan, antara lain: (1) kondisi social politik saat penelitian berlangsung memang tidak kondusif. Hal ini ditandai adanya beberapa peristiwa, yaitu: - macetnya pemerintahan secara total - mogok kerja pegawai negeri, termasuk guru-guru - konflik antar kelompok, termasuk kasus pengungkapan korupsi bupati (2) pemberian insentif pegawai dinas mendasarkan pada peraturan pemerintah, baik pusat dan daerah. Tidak semua pegawai mendapat insentif dan dalam jumlah yang beragam. Ada yang mendapat insentif khusus pejabat, ada honor untuk tenaga operasional, (3) sebagian pegawai menganggap insentif yang diterima kurang memadai, (4) kepala dinas juga memberikan insentif yang berupa nonmateri seperti pujian, dan nasehat, (5) pegawai dalam memberikan pelayanan memperhatikan aspek waktu, prosedur, standar, dan pertimbangan moral, (6) kondisi ekonomi daerah yang belum baik, dengan tingkat pendapatan rendah dan harga kebutuhan yang tinggi, (7) terjadi pemogokan kerja pegawai pemerintah daerah akibat pembayaran gaji dan tunjangan telat beberapa bulan. Dengan beberapa temuan tersebut penelitian ini mempunyai dua kesimpulan pokok, sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut; 1. Model insentif yang dikembangkan di Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya adalah model job-base pay dan skill-base pay. Artinya pemberian insentif diberikan berdasarkan keterampilan dan keahlian. Untuk menentukannya jabatan dan tugas merupakan indiktor yang dipakai. 2. Kinerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan berpegangan pada pelayanan yang sesuai waktu, prosedur, standar dan bermoral. Ada beberapa kendala dalam kinerja yang berkaitan dengan insentif, yaitu adanya demotivasi pegawai akibat keterlambatan pembayaran gaji.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TPS 61/05 Yik m
Uncontrolled Keywords: Incentive model, job-based pay, skill-based pay, demotivation.
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > PSDM
Creators:
CreatorsEmail
BOBIRUS YIKWA, 090114582 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSunarjo S, DR., dr., MS., MScUNSPECIFIED
ContributorIrianto Yusuf, Drs., M. Com.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 12 Oct 2016 00:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35554
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item