KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN

I PUTU GEDE ASTAWA, 030010017 (2002) KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-setiobroto-551-thb_08-02.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kedudukan kreditor separates menurut ketentuan Kepailitan dalam hal eksekusi merupakan kreditor yang diunggulkan dengan hak preferisi dibandingkan dengan kedudukan kreditor yang tidak mempunyai hak separatis, namun dalam melakukan parate eksekusi atas harta dabitor yang dinyatakan dalam keadaan pailit harus menunggu masa tunggu (stay) selama 90 (sembilan puluh) hari. Masa tunggu tersebut bagi kreditor separates seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 56 A ayat (1) junto pasal 56 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 ternyata merugakan dan tidak sejalan dengan apa yang diatur mengenai hak preferensi yang diatur dalam BW (pasal 1131 junto 1132 BW) terhadap kreditor yang mempunyai hak preferensi didahulukun untuk eksekusi tanpa harus menunggu masa tunggu tertentu. Asas lex specialis deroget legi generalis adalah sebagai asas pemberlakuan pengaturan kepailitan berkaitan dengan kedudukan dari para kreditur. Dengan demikian UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merupakan specialis dalam hal pengaturan kepailitan. Pemberlakuan asas preferensi dalam konflik normatif antara ketentuan UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan dan ketentuan hukum jaminan dalam UU Hak Tanggungan, dan BW dikaitkan dengan keadaan masa tunggu (stay atau cool-down period) dengan memperhatikan pengujian penerapan atas asas lex specialis derogat legi generalis terhadap aturan yang mengatur tentang kepailitan. Dengan demikian ketentuan dalam UU No. 4 tahun 1998 yang mengatur tentang lembaga penangguhan eksekusi jaminan hutang (cool-down period) merupakan lex specialis dari aturan kedudukan preferensi kreditor dalam ketentuan BW (pasal 1131 junto 1132 BW) maupun ketentuan UU Hak Tanggungan berkenaan dengan hak untuk mengeksekusi harta debitor yang dinyatakan pailit. Dengan demikian ketentuan dalam UU No. 4 tahun 1998 yang mengatur tentang lembaga penangguhan eksekusi jaminan hutang (cool-down period) merupakan lex specialis dari aturan kedudukan preferensi kreditor dalam ketentuan BW (pasal 1131 junto 1132 BW) maupun ketentuan UU Hak Tanggungan berkenaan dengan hak untuk mengeksekusi harta debitor yang dinyatakan pailit.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THB 09/02 Ast K
Uncontrolled Keywords: Kepailitan ; Hak Tanggungan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
I PUTU GEDE ASTAWA, 030010017UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorABDUL RASJID, DR. SH., LLMUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 03 Oct 2016 00:07
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35638
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item