T.R. SILALAHI, 030010043M (2002) KOMPETENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENANGGULANGI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-trsilalahi-605-thb050-k.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 5.pdf Download (259kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini hendak mengkaji apakah kewenangan Komisi Pengawas PABSTRAKersaingan Usaha (KPPU) yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup memadai untuk menanggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bagaimanakah hubungan antara KPPU dan instansi penyidik lainnya dalam perundang-undangan Indonesia, dan bagaimanakah implikasi pembentukan KPP(J melalui Keputusan Presiden ( Keppres ) terhadap keputusan KPPU. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis norma-nonna yang mengatur kewenangan KPPU sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup memadai atau tidak untuk menaggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencapai tujuan ini akan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan Anti Monopoli di negara lain sebagai komparasi, mengidentifikasi persamaan aturan-aturan diantara perundangundangan tersebut, mengemukakan kasus-kasus yang telah diputus di negara lain dan yang pernah ditangani KPPU. Selanjutnya hasil telaah dan komparasi tersebut dijadikan pijakan untuk menentukan memadai tidaknya ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dianalisis hubungan antara KPPU dengan instansi penyidik lainnya dalam perundang-undangan Indonesia. Untuk mengetahui hubungan ini akan ditelaah secara cermat beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyinggung soal instansi penyidik kepolisian. Agar pembahasannya menjadi lebih lengkap, akan dibandingkan dengan Sherman Act. Dianalisis implikasi pembentukan KPPU melalui Keppres terhadap putusan vru KPPU. Pada awalnya dianalisis eksistensi KPPU yang hanya dibentuk dengan Keppres dari sisi Hukum Ketatanegaraan. Selanjutnya dipersoalkan apakah terhadap putusan KPPU yang hanya dibentuk berdasarkan Keppres itu bernilai sebagai putusan yudisial dan dapat diajukan gugatan Tata Usaha Negara (di PTUN-kan). Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahan penelitian meliputi bahan hukum primer sebagai bahan utama penelitian dan bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara inventarisasi kemudian diidentifikasikan. Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana dikemukakan di dalam babbab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum cukup memadai untuk menanggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat . KPPU masih membutuhkan dukungan dan keterlibatan instansi penyidik lainnya, seperti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya guna menanggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan untuk melaksanakan putusan KPPU masih diperlukan bantuan Pengadilan negeri. Legitimasi pembemukan KPPU dengan Keputusan Presiden adalah sangat lemah dan dapat menghambat kemandirian atau independensi KPPU. Implikasi pembentukan dengan Keppres, maka putusan KPPU tidak dapat bemilai sebagai putusan yudisial. Putusan KPPU tidak dapat dijadikan obyek gugatan ke PTUN.

Actions (login required)

View Item