KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH ( Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo )

KISSOWO SIDI, 030010036 (2002) KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH ( Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo ). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-sidikissow-608-thp_01-02 ABSTRAK.pdf

Download (243kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-sidikissow-608-thp_01-02.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Euforia Reformasi akhir-akhir ini ternyata membawa dampak gejala tarik menarik kewenangan di bidang pertanahan antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Pemerintahan Pusat. Hal ini disebabkan masalah pertanahan merupakan salah satu bidang pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ( pasal 1 I avat 2 Undang-tlndang Nomor 22 Tahun 1999 ). Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 yang menentukan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota di bidang pemerintahan meliputi seluruh kewenangan, kecuali kewenangan Pemerintah ( ada 5 ) clan Pemerintah Propinsi ( tidak ada kewenangan ), hal ini terkenal dengan teori Residu. Mengingat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat luas termasuk di antaranya bidang pertanahan dan merupakan bidang wajib vang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten / Kota , maka Pemerintah Kabupaten / Kota membentuk Dinas Pertanahan untuk mengurusi masalah-masalah pertanahan vang ada di daerah . Hal ini merupakan konsekuensi logis otonomi di bidang pertanahan . Namun demikian di lain pihak terbit KEPRES Nomor 10 Tabun 2001 vang ditindaklanjuti Surat Edaran Kepala BPN Nomor 110 — 201 KBPN vang menvatakan bahwa keberadaan Kandep BPN masih dipertahankan, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dimana masalah pertanahan menjadi wewenang pemerintah / Negara. Akibatnva terjadi dualisme kelembagaan pertanahan di daerah yang berpengaruh pada pelayanan masyarakat.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP 01/02 Sid k
Uncontrolled Keywords: Bidang pertanahan ; otonomi daerah
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
KISSOWO SIDI, 030010036UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Hayati, S.H., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 01 Oct 2016 05:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35695
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item