MUKHAMMAD MAKHFUDZ, 030010035
(2002)
KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DITENGAH DERASNYA PENGARUH POLITIK.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Dari uraian yang dituangkan dalam thesis yang berjudul Kedudukan Hukum Pegawai Negeri Sipil ditengah derasnya pengaruh politik dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam menguraikan kedudukan Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam beberapa tahap. Tahap Pertama : kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dalam peraturan perundang-undangan pada tahap ini tidak banyak mengatur masalah kedudukan Pegawai Negeri Sipil, walaupun ada maksud-maksud pemerintah untuk membatasi ruang gerak Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam kegiatan politik. Tapi kebijakan pemerintah tidak dapat berlaku atau tidak dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil poda umumnya dan tidak ada sanksi apapun terhadap pelanggar. Tahap Kedua : Kedudukan Hukum Pegawai Negeri Sipil walaupun dalam peraturan perundang-undangan tingkat undang-undang, tidak tegas mengatur kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, namun dalam pelaksanaan telah mulai diatur berupa pembatasan dari kebebasan kegiatan politik yaitu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999. Pegawai Negeri Sipil pada saat itu mulai mengatur masalah kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil agar dapat terhindar dari pengaruh politik dengan harapan konsentrasipada tugas-tugas kedinasan. Tahap Ketiga : Dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan dicantumkan dalam salah satu pasalnya, namun yang menjadi masalah ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak diimplementasikan dalam peraturan pelaksanaan. Kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh politik sudah mendapat perhatian karena sudah secara tegas dicantumkan peraturan perundangan dalam tingkat undang-undang. Pelaksanaan pengaturan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil belum diimplementasikan dalam peraturan pelaksanaan dan belum juga menunjuk lembaga yang melakukan pengawasan bila terjadi Pegawai Negeri Sipil melanggar dan melakukan kegiatan politik dan bisa mencabut atau membatalkan surat keputusan sebagai Pegawai Negeri
Actions (login required)
 |
View Item |
