Tjatur Ridjajani, 030310332 N (2005) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI ORANG ASING. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-ridjajanit-777-tmk72_0-k.pdf Download (235kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-ridjajanit-777-tmk_72_05.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pada era perdagangan bebas Indonesia telah berupaya memanfaatkan potensi yang dimilikinya guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah membuka kesempatan bagi investor asing untuk mengembangkan usahanya dengan harapan memperbaiki perekonomian nasional. Oleh sebab itu diperlukan peraturan hukum yang akomodatif sehingga dapat memberikan perlindungan baginya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) memberikan kesempatan bagi orang asing untuk memiliki Hak Pakai atas tanah. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), maka Hak Pakai atas tanah dapat dibebani Hak Tanggungan. Jika orang asing tersebut sebagai investor maka ia dapat menggunakan Hak Pakai atas tanah yang dimilikinya untuk dibebani Hak Tanggungan dalam memperoleh kredit bank. Kondisi demikian ini menimbulkan suatu kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut hanya akan memudahkan orang asing atau Badan Hukum asing untuk memperoleh kredit. Penelitian hukum ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Natural approach), yaitu dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Hak Pakai alas tanah bagi orang asing, yang dipadukan ketentuan Hak Tanggungan. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (Liberary Research) atau dokumentasi untuk mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang tepat dalam bentuk ketentuan yang formal, guna memecahkan permasalahan . Berdasar Pasal 42 UUPA jo. Pasal 39 PP No. 40 Tahun 1996 jo. Pasal 1 ayat (1) PP No. 41 Tahun 1996 jo. Pasal 49 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, maka orang asing yang dapat memiliki hunian Hak Pakai atas tanah adalah yang berkedudukan di Indonesia, dalam artian memberikan manfaat atau kontribusi bagi pembangunan nasional , serta memiliki dan melihara kepentingan ekonomi di Indonesia. Bahwa orang asing tidak dapat memiliki rumah atau human dengan Hak Pakai atas tanah adalah yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia (Pasal 6 PP No. 41 Tahun 1996 jo. Pasal 4 Permeneg No.7 Tahun 1996 jo. Pasal 4 Permeneg No. 8 Tahun 1996). Orang asing pemegang Hak Pakai atas tanah untuk hunian agar dapat menggunakan haknya sebagai obyek Hak Tanggungan adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai pemegang Hak pakai atas tanah negara yang wajib terdaftar dan yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Di samping itu hunian yang ditanggungkan adalah milik nya.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TMK. 72/05 Rid k | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Hak Pakai Atas Tanah | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy |
|||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Nn Anisa Septiyo Ningtias | |||||||||
| Date Deposited: | 2016 | |||||||||
| Last Modified: | 11 Aug 2016 08:01 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35854 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |