Soelistyowati, 099913268 N (2005) ASAS PEMISAHAN HORISONTAL DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-soelistyow-778-th.05_0-t.pdf Download (331kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-soelistyow-778-th.05_06.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Kebutuhan akan perumahan akan terus bertambah seiring dengan pertambahan penduduk yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan penduduk sangat berpengaruh dalam pembangunan perumahan yang makin banyak dilakukan pemerintah maupun para developer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada semua tingkatan, baik tingkat atas, menengah maupun bawah. Di kawasan perkotaan kebutuhan perumahan semakin meningkat sementara tanah yang tersedia untuk perumahan sangat terbatas. Sebagai akibatnya harga rumah menjadi sangat mahal dan tak terjangkau oleh masyarakat kota yang berpenghasilan rendah. Kenaikan harga rumah ini sangat dipengaruhi oleh harga tanah yang sangat terasa terutama di daerah-daerah yang dinilai ekonomisnya tinggi, misalnya di daerah perkotaan, akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan tersedianya tanah. Keuntungan membangun rumah susun, adalah lahan yang dibutuhkan tidak perlu luas dan dapat didayagunakan secara maksimal sesuai rencana tata ruang, sehingga pembangunan perkotaan dapat diwujudkan. Pasal I Undang-undang No. 16 Tahun 1955 tentang Rumah Susun. Ketentuan Pasal 5 UUPA menggunakan asas pemisahan horisontal yang memecahkan tanah dari benda-henda lain yang melekat pada tanah tersebut. Sehingga dengan demikian rumah terpisah dari pemilikan tanah dan dengan ini diharapkan dapat menjangkau pemasaran rumah kepada masyarakat asing. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam tentang kemungkinan diterapkannya asas pemisahan horisontal secara konsisten terhadap tanah dan bangunan. Lebih khusus lagi penerapan asas pemisahan horisontal dalam pembangunan rumah susun sehingga dapat memecahkan persoalan di atas. Berdasarkan ketentuan asas pemisahan horisontal tanah adalah terpisah dari benda-benda lain yang melekat padanya, pemilik tanah dapat berbeda dari pemilik bangunan yang berada di atasnya. Dengan dianutnya asas pemisahan horisontal dalam hukum pertanahan (UUPA), status hukum dari benda yang ada di atas tanah, termasuk rumah tidak lagi mengikuti status tanah di atas mana rumah tersebut dibangun, tetapi ia memiliki status yang berdiri sendiri. Dengan demikian rumah, menurut hukum bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. Setiap perbuatan hukum mengenai hak atas tanah tidak otomatis meliputi benda-benda yang ada di atasnya. Pemikiran KUHPerdata yang selalu melekatkan bangunan pada tanah di mana bangunan itu berdiri telah telalu lama melekat pada Pemikiran masyarakat kota, sehingga dalam pemikirannyn, tidak mungkin bangunan lerlepas dari tanahnya. Setelah UUPA lahir pun pemikiran itu sulit untuk dilepaskan, meskipun UUPA sendiri menganut asas perisahan horisontal. Apabila dilakukan penerapan asas pemisahan horisontal yang dianut oleh UUPA secara konsisten maka apabila bangunan atau rumah/rumah susun telah disertifikatkan secara terpisah dari tanahnya maka dalam hal tersebut, pemilik bangunan bersertifikat dapat mempunyai hak untuk mempertahankan bangunan tersebut, dalam kedudukan yang sama dengan pemilik tanah. Dalam UURS pun ternyata tidak secara konsisten menerapkan asas pemisahan horisontal Asas Pelekatan Vertikal masih dianut dalam UURS. Pemikiran ini dituangkan dalam Pasal 7 UURS yang mengaitkan pembangunan rumah susun dengan hak atas tanahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Asas Pemisahan Horisontal yang dianut dalam Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) dikaitkan dengan pembangunan Rumah Susun di Indonesia (telaah terhadap UU No. 16 Tahun 1985), dan lebih luas tentang pembangunan perumahan dan pemukiman (telaah terhadap UU No. 4 Tahun 1992) dan untuk mengetahui kemungkinan penerapan Asas Pemisahan Horisontal pada pemilikan rumah susun oleh orang asing di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih mendalam guna mendukung pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pertanahan dan Hukum Perumahan (Rumah Susun) atau lebih jauh lagi untuk menelaah konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horisontal bagi pembangunan Rumah Susun dan kemungkinan pemilikan rumah susun bagi orang asing dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Asas pemisahan horisontal sebagaimana dianut oleh UUPA yang pada prinsipnya adalah memisahkan antara tanah dari segala sesuatu yang melekat padanya dapat diterapkan bagi pembangunan rumah susun di Indonesia. Konsekuensi dari diterapkannya asas ini dalam pembangunan rumah susun adalah pendirian bangunan atau rumah tidak perlu dikaitkan dengan pemilikan atas tanahnya Penerapan asas secara konsisten dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan pada umumnya dan rumah susun pada khususnya. Konsistensi dalam penggunaan asas sangat penting karena asas adalah fondasi dari hukum positif. Sesuai dengan prinsip dari asas ini yang memisahkan antara pemilikan tanah dan bangunan, sehingga pemilik tanah dapat saja berbeda dengan pemilik bangunan. Konsep kepemilikan yang demikian dapat menyelesaikan permasalahan perumahan bagi semua lapisan masyarakat dan juga masalah pemasaran Rumah Susun kepada orang asing, di samping itu juga berpengaruh terhadap hukum jaminan dengan pemisahan sertifikat tanah dan bangunan akan sangat bermanfaat dalam hal penggalian/penggunaan dana masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TH.05/06 Soe a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Horizontal Separation Principle, Land Law and Apartment | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy T Technology > TH Building construction > TH1-9745 Building construction |
||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Anisa Septiyo Ningtias | ||||||
| Date Deposited: | 2016 | ||||||
| Last Modified: | 11 Aug 2016 08:04 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35855 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |